Dukungan itu disampaikan menyusul pertemuan Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, dengan COO Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, 1 Juli 2026.
Menurut Said Iqbal, mogok kerja para pekerja saat itu sah secara hukum. Karena itu, PHK massal harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum.
"Kasus ini bukan hanya soal hubungan industrial, tetapi soal hak pekerja, kepastian hukum, dan rasa keadilan," kata Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah, Hanok Herison Pigai.
Sebagai provinsi basis operasional Freeport, Papua Tengah menuntut penyelesaian yang bermartabat dan transparan.
Exco Partai Buruh menyatakan 4 sikap:
1. Apresiasi langkah dialog Said Iqbal dengan Danantara.
2. Mendesak solusi adil bagi 2.400 pekerja yang di-PHK.
3. Mendorong dialog sosial dan penghormatan hak pekerja.
4. Mengajak buruh Papua Tengah bersatu dan berjuang secara damai.
Nara Terhubung Kontak: Hanok Herison Pigai, 081240070094, "Buruh Sejahtera, Papua Maju, Indonesia Berkeadilan,"tutup".
Sumber : Henok Pigai
Reporter Saranus Kogeya
