Gayo Lues,detiksatu.com || Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Gayo Lues mulai mengundang tanda tanya. Bukan karena pemerintah daerah tidak boleh mengalokasikan BTT, melainkan karena dasar penetapan besaran anggaran tersebut hingga kini belum terang benderang di hadapan publik.Anggaran darurat semestinya lahir dari perhitungan yang matang, bukan sekadar angka yang disisipkan ke dalam APBD.
Sebab ketika bencana datang, masyarakat tidak membutuhkan angka yang indah di atas kertas. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang siap, cepat, dan memiliki anggaran yang cukup untuk bertindak.Pertanyaan pun sederhana,bagaimana TAPK Kabupaten Gayo Lues menentukan besaran BTT 2026?.Apakah berdasarkan kajian risiko? Evaluasi penggunaan BTT tahun sebelumnya? Proyeksi kebutuhan kebencanaan? Atau ada formula tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan itu telah disampaikan awak media kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui WhatsApp pada 17 Juli 2026.Namun hingga berita ini diterbitkan pada Minggu, 16 Agustus 2026, belum ada jawaban dari Sekda.Satu bulan berlalu. Pertanyaan masih menggantung.BTT Bukan Anggaran Asal Tebak.BTT bukan pos anggaran yang seharusnya ditentukan dengan pendekatan kira-kira. Ia disiapkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Karena itu, penetapannya harus memiliki dasar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada masyarakat,apa dasar hukum dan kajian yang digunakan TAPK dalam menentukan BTT 2026.Apakah pemerintah memiliki evaluasi terhadap penggunaan BTT pada tahun-tahun sebelumnya?.Berapa kebutuhan riil yang pernah muncul?.Berapa anggaran yang terealisasi?.Dan apakah pengalaman tersebut benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan pagu 2026?.Jangan sampai BTT ditetapkan terlalu kecil sehingga pemerintah kelabakan ketika keadaan darurat terjadi.
Tetapi jangan pula dipasang terlalu besar tanpa perhitungan yang jelas, lalu akhirnya menjadi anggaran yang tidak terserap secara optimal.Keduanya sama-sama bermasalah.BPBD Jangan Hanya Jadi Penonton.Yang tidak kalah penting, bagaimana peran BPBD dalam proses tersebut?.Sebelum TAPK menetapkan besaran BTT, apakah BPBD telah menyerahkan analisis mengenai potensi dan risiko bencana di Gayo Lues?.Apakah ada proyeksi kebutuhan dana jika terjadi bencana?
Apakah pemerintah telah memetakan kemungkinan kebutuhan tanggap darurat, termasuk penanganan masyarakat terdampak, logistik, evakuasi, maupun kebutuhan mendesak lainnya?.Jika analisis tersebut ada, publik layak mengetahui bahwa angka BTT 2026 memang dibangun berdasarkan kebutuhan daerah.Namun jika tidak ada, publik pantas bertanya.Lalu angka BTT itu dihitung berdasarkan apa?.Jangan sampai pemerintah baru mencari jawaban ketika bencana sudah mengetuk pintu.Publik Berhak Tahu, Bukan Disuruh Menebak.Ada satu hal yang jauh lebih penting keterbukaan.
Jika terdapat dokumen kajian, berita acara, naskah pertimbangan, atau dokumen lain yang menjadi dasar penetapan BTT 2026 dan dapat dibuka kepada publik, pemerintah semestinya tidak perlu ragu menjelaskannya.Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah direncanakan.Sebab APBD bukan uang pribadi pejabat.APBD adalah uang publik.Karena itu, setiap angka di dalamnya harus memiliki cerita yang jelas, mengapa dialokasikan, berdasarkan apa dihitung, dan untuk kebutuhan apa disiapkan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka, sementara alasan di balik angka tersebut disimpan rapat-rapat.Sekda, Jangan Biarkan Pertanyaan Mati di WhatsApp.Konfirmasi media pada 17 Juli 2026 sebenarnya merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.Namun sampai 16 Agustus 2026, jawaban yang ditunggu belum juga datang.Pemerintah tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sesuai data dan dokumen yang dimilikinya.
Tetapi media juga memiliki kewajiban menyampaikan kepada publik ketika pertanyaan penting mengenai penggunaan dan perencanaan uang daerah belum memperoleh jawaban.Karena itu, sikap diam tidak boleh menjadi akhir dari sebuah pertanyaan.Justru diam dapat membuat pertanyaan semakin panjang.Jika BTT 2026 sudah dihitung berdasarkan kajian, tunjukkan kajiannya.Jika sudah berdasarkan evaluasi, jelaskan evaluasinya.Jika sudah berdasarkan analisis risiko, buka dasar analisisnya.Dan jika semuanya telah sesuai ketentuan, jelaskan kepada rakyat dengan data, bukan sekadar dengan kata-kata.
Pemerintah daerah tidak perlu takut terhadap pertanyaan media.Sebab pertanyaan bukanlah ancaman bagi pemerintahan yang bersih.Sebaliknya, pertanyaan publik justru menjadi ujian bagi transparansi.BTT boleh tidak terpakai ketika tidak ada keadaan darurat. Tetapi alasan mengapa anggaran itu ditetapkan sebesar tertentu harus tetap bisa dijelaskan.Jangan sampai ketika masyarakat bertanya soal uang rakyat, yang datang justru keheningan.Karena anggaran publik bukan ruang gelap. Ia harus terang, bisa dilihat, bisa ditelusuri, dan bisa dipertanggungjawabkan.
( DIR )
