Menurutnya, normalisasi memang diperlukan pada lokasi tertentu. Namun, apabila persoalan utama juga berkaitan dengan pengikisan tebing dan derasnya arus, pemerintah perlu mengkaji pembangunan bronjong atau konstruksi pengaman lainnya berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan.Jangan asyik normalisasi saja.Kalau pemerintah benar-benar ingin membenahi Gayo Lues, lihat kondisi sungainya. Di titik yang membutuhkan pengaman tebing, kaji pemasangan bronjong. Jangan sampai sungai dikeruk, material dipindahkan, anggaran dihabiskan, tetapi ketika banjir datang, persoalan yang sama kembali terjadi, tegas Mafia Ucak.
Pernyataan itu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak alat berat diturunkan, berapa panjang sungai dikeruk, atau berapa besar anggaran terserap.Yang paling penting adalah apakah pekerjaan tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat.Mafia Ucak menilai, pekerjaan normalisasi yang tidak direncanakan sesuai kondisi sungai berisiko kehilangan manfaat dalam waktu singkat. Ia bahkan mengibaratkan hasil pekerjaan tertentu hanya bertahan seumur jagung ketika kembali diterjang banjir.Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah harus berani melakukan evaluasi. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang, sementara masyarakat kembali menanggung risiko dan kerugian.
Mafia Ucak mengingatkan agar proyek penanganan sungai tidak menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.Pemerintah daerah, BPBD, inspektorat, dan instansi pengawas terkait perlu memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, volume, serta nilai kontrak.Publik juga patut memperoleh penjelasan mengenai lokasi pekerjaan, besaran anggaran, hasil yang dicapai, dan alasan pemilihan metode penanganan sungai.Jangan hanya sibuk mengeruk sungai, tetapi lupa memastikan apakah hasilnya mampu bertahan ketika bencana kembali datang.
Mafia Ucak turut menyoroti persoalan galian C yang dinilainya perlu mendapat perhatian dari instansi berwenang, terutama apabila berkaitan dengan penyediaan material untuk pekerjaan penanganan sungai.Aspek yang perlu diperjelas meliputi legalitas sumber material, kesesuaian volume, mekanisme pengadaan, dan pertanggungjawaban penggunaannya apabila material tersebut digunakan dalam proyek pemerintah.Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, pemerintah dan pihak pelaksana perlu membuka informasi yang relevan agar publik memperoleh penjelasan yang terang. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti.
Masyarakat Gayo Lues tidak membutuhkan pekerjaan yang hanya terlihat bagus sesaat. Mereka membutuhkan penanganan sungai yang direncanakan dengan matang, pengawasan yang ketat, serta perlindungan yang sesuai dengan tingkat risiko bencana.Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi metode yang selama ini digunakan. Normalisasi tetap dapat dilakukan jika dibutuhkan, tetapi pada lokasi tertentu mungkin harus disertai bronjong atau bentuk pengamanan lain berdasarkan kajian teknis.Jangan tunggu banjir kembali menghantam, baru semua pihak sibuk bergerak. Jangan tunggu kerusakan berulang, baru anggaran kembali disiapkan.
Kini, BPBD dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu menjelaskan bagaimana evaluasi pekerjaan normalisasi dilakukan, bagaimana pengawasan anggaran dijalankan, dan bagaimana persoalan galian C yang disorot akan ditindaklanjuti.Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa sering sungai dikeruk, melainkan seberapa serius pemerintah mengurangi risiko bencana dan melindungi rakyatnya.Uang negara berasal dari rakyat. Maka, setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
( DIR )
