Gagasan tersebut mengemuka dalam Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel yang dihadiri sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar, serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di Ballroom Teater Phinisi, lantai 3 Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (7/10/2026).
Mengusung tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita”, forum tersebut mempertemukan pemerintah, kepala sekolah, akademisi, kader HMI, dan pemerhati pendidikan untuk membahas berbagai persoalan, mulai dari pendidikan karakter, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan akses pendidikan, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat.
Koordinator Steering Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Fadel Sofyan, menegaskan bahwa forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun sekadar menghasilkan rekomendasi tertulis.
“Rembuk pendidikan tidak mau selesai di kertas, rekomendasi, dan komitmen bersama. Harus ada gerakan,” kata Fadel.
LP3 Atlantara Didorong Jadi Ruang Pengawasan Pendidikan
Fadel menilai kepala sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, mereka membutuhkan lingkungan kerja yang sehat, perlindungan dari tekanan yang tidak semestinya, serta sistem evaluasi yang objektif dan terukur.
“Kalau kepala sekolah terjaga, pendidikan akan berwibawa,” ujarnya.
Menurut Fadel, persoalan pendidikan harus dibahas secara terbuka dengan mengedepankan perbaikan sistem, bukan justru memperlemah posisi guru dan kepala sekolah.
Ia menegaskan bahwa Rembuk Pendidikan bukan forum eksklusif HMI, melainkan ruang bersama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan pendidikan.
“Rembuk pendidikan bukan acara saya, bukan acara HMI. Ini adalah ruang kita untuk membongkar persoalan pendidikan yang ada,” katanya.
Gagasan tersebut kemudian diarahkan pada pembentukan LP3 Atlantara yang diharapkan menjadi wadah partisipasi publik dalam memantau dan memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan.
Sekitar 400 Kepala Sekolah Terlibat
Ketua Panitia Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Isran, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang intelektual untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif.
“Rembuk Pendidikan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” ujar Isran.
Ia berharap hasil rembuk dapat diterjemahkan menjadi agenda konkret yang dikawal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel, Abd Razak Usman, menekankan bahwa pembenahan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter, pola pikir, kapasitas guru, dan kemampuan sekolah menghadapi perubahan.
“Momentum ini harus menjadi ruang untuk merekonstruksi cara berpikir, memperkuat karakter, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa,” kata Razak.
Dalam pelaksanaannya, bidang tersebut berkolaborasi dengan Sabaruddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota (PA) Badko HMI Sulsel, untuk mendukung kegiatan dan memperluas keterlibatan kader HMI dalam isu pendidikan.
Guru Dituntut Berinovasi, Pemerataan Jadi Perhatian
Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel, Ilham Darmawan, yang mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel, mengapresiasi keterlibatan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam forum tersebut.
Menurut Ilham, perubahan pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang mampu beradaptasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif.
“Guru harus mampu menghadirkan inovasi baru,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, juga mengapresiasi pelaksanaan Rembuk Pendidikan tersebut.
Achi menyoroti pentingnya pendidikan karakter, termasuk menghidupkan kembali nilai budaya pangadakkang dalam kehidupan peserta didik. Ia turut menekankan perlunya kolaborasi dengan sekolah swasta dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak.
“Tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” menjadi salah satu penekanan Achi dalam forum tersebut.
Ia berharap Badko HMI Sulsel dapat terus berperan sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendorong perbaikan pendidikan di Makassar.
Munafri: Pemerintah Tidak Bisa Berjalan Sendiri
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah menjadi titik simpul,” kata Munafri.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, kapasitas guru, pembentukan karakter siswa, serta kebutuhan masyarakat.
Munafri mengajak seluruh pemangku kepentingan membicarakan persoalan pendidikan secara terbuka, termasuk mendengarkan pengalaman langsung dari sekolah dan orang tua.
Menurutnya, pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang.
Mengawal Pendidikan Melampaui Forum Diskusi
Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel menjadi ruang dialog antara organisasi mahasiswa, pemerintah, dan kalangan pendidikan untuk membahas tantangan pendidikan di Makassar.
Dorongan pembentukan LP3 Atlantara menjadi salah satu gagasan tindak lanjut agar pembahasan mengenai kualitas guru, pendidikan karakter, pemerataan akses, dan tata kelola sekolah dapat terus mendapat perhatian.
Bagi Badko HMI Sulsel, semangat Insan Cita perlu diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor. Namun, keberlanjutan gagasan tersebut akan bergantung pada tindak lanjut, mekanisme kerja, serta keterlibatan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, Rembuk Pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi forum bertukar gagasan, tetapi juga menjadi awal pengawalan pendidikan yang berkelanjutan di Makassar dan Sulawesi Selatan.
(Jul/DETIKSATU.COM)
