Keputusan ini diambil dalam sidang parlemen dengan dukungan mayoritas mutlak. Sebanyak *80 anggota parlemen menyatakan setuju dan hanya 4 suara menentang*, menunjukkan dukungan politik yang sangat kuat terhadap perubahan identitas konstitusional tersebut.
ISI POKOK AMANDEMEN:*
Amandemen ini memperkenalkan klausul baru dalam *Pembukaan (Preambule) Konstitusi* yang secara eksplisit memuat:
1. Pengakuan terhadap ,Trinitas Kristen Tuhan Bapa, Yesus Kristus Putra, dan Roh Kudus sebagai pencipta alam semesta serta sumber kekuatan dan kedaulatan negara.
2. Pengakuan ,Alkitab (Bible),sebagai salah satu simbol nasional resmi negara, sejajar dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
PERNYATAAN PERDANA MENTERI:
Perdana Menteri Papua Nugini,James Marape, menegaskan bahwa perubahan ini bukanlah untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mencerminkan jati diri bangsa.
"Lebih dari 95 persen penduduk Papua Nugini adalah pemeluk iman Kristen. Amandemen ini adalah penegasan identitas kami sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai Kristiani," ujar Marape dalam pidatonya di parlemen.
Marape juga memberikan jaminan bahwa pemerintah tetap akan menjamin kebebasan beragama. *Pasal 45 Konstitusi* yang melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah bagi seluruh warga negara, termasuk pemeluk agama lain dan kepercayaan tradisional, akan *tetap berlaku dan dijamin penuh tanpa perubahan.
REAKSI DAN DAMPAK REGIONAL:
Langkah politik ini memicu perbincangan hangat di kawasan regional Asia-Pasifik, termasuk di Indonesia sebagai negara tetangga terdekat.
Sejumlah pengamat menilai:
"Dari sisi domestik,* deklarasi ini akan memperkuat kohesi sosial mayoritas Kristen di PNG, namun menjadi ujian bagi komitmen toleransi terhadap minoritas Muslim, Bahai, dan penganut kepercayaan leluhur di beberapa provinsi.
"Dari sisi diplomasi kawasan,* Papua Nugini menjadi negara pertama di Pasifik yang secara eksplisit mendeklarasikan diri sebagai negara Kristen dalam konstitusinya. Hal ini diperkirakan tidak akan mengganggu hubungan bilateral dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, namun akan menjadi preseden baru dalam diskursus hubungan agama dan negara di forum *Pacific Islands Forum (PIF).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi.
ANALISIS SINGKAT:
Keputusan Papua Nugini ini menegaskan tren global di mana negara-negara Pasifik semakin menegaskan identitas keagamaan dalam konstitusi sebagai respons terhadap tantangan modernitas dan persatuan nasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana negara tersebut menyeimbangkan identitas Kristen yang baru dideklarasikan dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama bagi semua.
Reporter.Andi Kogoya
