Sulsel Makassar,detiksatu.com ||
Demi pertanian maju, berkelanjutan, serta kedaulatan Masyarakat Petani, bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk itu
Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, atas keberaniannya dan jujur, membongkar dugaan mafia alat dan mesin pertanian, alsintan, di Sulawesi Selatan.
Ini bukan kasus kecil. Ini bukan salah paham administrasi. Ini adalah dugaan kejahatan yang menzalimi petani, menzalimi rakyat kecil, dan mengkhianati perintah Presiden Prabowo Subianto.
Fakta dan Data yang terungkap di lapangan sangat jelas dan sudah diberitakan oleh media nasional dan daerah.
Pada hari Jumat, 20 November 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke lokasi percontohan pertanian modern di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Di sana, di depan petani, di depan aparat TNI dan Polri, beliau menyampaikan dengan nada geram, bahwa alsintan bantuan pemerintah diduga diperjualbelikan oleh oknum. Beliau menyebut dengan tegas:
Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera.
Kalimat itu bukan sekadar retorika. Kalimat itu adalaht perintah moral kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tidak main-main dengan bantuan petani.
Bagaimana kasus ini terbongkar?
Kasus ini terbongkar bukan karena laporan formal. Kasus ini terbongkar karena ada informasi dari masyarakat tentang penawaran traktor bantuan melalui media sosial.
Informasi itu diterima oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah. Beliau kemudian menyamar sebagai calon pembeli untuk menelusuri penawaran tersebut.
Hasil penyamaran itu mengejutkan. Salah satu traktor jenis Kubota yang seharusnya gratis untuk kelompok tani, ditawarkan dengan harga Rp 120 juta. Penelusuran kemudian mengarah ke Desa Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidrap. Tim gabungan kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan traktor itu pada Rabu, 18 November 2026.
Dari pengembangan penelusuran, satu unit traktor bantuan lainnya juga diamankan di Kabupaten Gowa. Total dua unit traktor diamankan di Sidrap dan Gowa. Dua orang yang diduga terlibat juga telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan.
Asisten Intelijen Kasdam XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, menyampaikan bahwa alsintan yang diamankan merupakan bantuan pemerintah yang berasal dari pengadaan tahun 2025 sampai 2026. Berdasarkan penelusuran, traktor bantuan itu diduga dipasarkan lewat media sosial, marketplace, hingga penawaran langsung dari mulut ke mulut, dengan harga yang bervariasi sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.
Artinya, mafia ini sudah bekerja secara sistematis. Mereka tidak malu-malu lagi. Mereka menjual barang milik rakyat di ruang publik digital, seolah-olah itu barang dagangan pribadi.
Selain Sidrap dan Gowa, Menteri Pertanian juga menerima laporan dugaan praktik serupa di Kabupaten Takalar. Di Takalar, beliau memerintahkan agar 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah dikumpulkan dan ditarik apabila terbukti terjadi penyimpangan.
Beliau berkata:
Kami juga mendapat informasi ada di Takalar. Kami minta tarik traktor itu. Ada 85 unit yang sudah dikumpulkan. Tarik. Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Presiden Prabowo.
Pernyataan itu menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal dua unit traktor di Sidrap dan Gowa. Masalah ini adalah masalah jaringan. Ada 85 unit di Takalar yang harus diverifikasi satu per satu. Siapa kelompok taninya, siapa yang menerima, siapa yang menguasai, siapa yang menjual, siapa yang membeli.
Kami di Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan mencatat ada tiga hal penting dari pengungkapan kasus Alsintan ini
Pertama, ini bukti sinergi yang nyata antara Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri.
Menteri Pertanian dalam keterangannya berterima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Artinya, pengungkapan ini adalah hasil kerja bersama. Intelijen Kodam XIV Hasanuddin bergerak, Polda Sulsel bergerak, Kementerian Pertanian bergerak. Demikian Pula Kejajsaan. Inilah model pemberantasan mafia yang kita harapkan, Sinergitas. Bukan kerja sendiri-sendiri, tapi kerja bersama atas perintah Presiden.
Kedua, ini bukti bahwa perang melawan mafia pangan tidak berhenti di mafia beras.
Menteri Pertanian menegaskan:
Ini ternyata masih ada mafia alsintan. Dulu mafia beras, mafia Pupuk kami kejar, sekarang mafia alsintan.
Kami mengingatkan publik, dulu mafia beras berhasil dibongkar karena pemerintah berani. Sekarang mafia alsintan dibongkar karena pemerintah juga berani. Besok, mafia pupuk, mafia impor, mafia benih, dan mafia pangan lainnya juga harus dibongkar sampai ke akarnya. Jangan beri ruang bagi mafia untuk berpindah dari satu komoditas ke komoditas lain.
Ketiga, ini bukti bahwa anggaran triliunan rupiah untuk petani harus dikawal dengan ketat, oleh seluruh Staje Holder Hukum dan Rakyat Indonesia.
Pada tahun 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya, dengan anggaran mencapai triliunan rupiah.
Ilustrasinya, kalau dari ribuan unit itu saja sudah ada yang dijual Rp 120 juta per unit di medsos, berapa kerugian negara dan kerugian petani yang sebenarnya. Berapa kelompok tani yang seharusnya sudah bisa mengolah sawah dengan traktor, tapi justru tidak pernah menerima traktornya karena sudah dijual oleh oknum.
Oleh karena itu, sikap Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan mendukung Keputusan serta Kebijakan, Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Satu, dukung usut tuntas sampai ke akarnya.
Jangan hanya sita barangnya. Usut orangnya, usut jaringannya, usut sampai ke marketplace dan medsos tempat alsintan itu dijual. Usut siapa yang menjual, siapa yang membeli, siapa penyalurnya, siapa oknum dinasnya, dan siapa kelompok taninya. Mafia itu jaringan, bukan satu orang.
Dua, usut tanpa pandang bulu.
Menteri Pertanian sudah mengingatkan, agar hubungan keluarga dengan pejabat tidak menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Kami mendukung penuh sikap itu. Kami minta Polda Sulsel dan Kejaksaan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah. Hukum harus tegak untuk semua.
Tiga, Kami mendukung tarik dan verifikasi 85 unit di Takalar secara transparan.
Kami minta 85 unit traktor di Takalar yang sudah dikumpulkan itu diverifikasi secara terbuka. Umumkan hasilnya ke publik. Berapa unit yang terbukti bermasalah, berapa unit yang ternyata hanya masalah administrasi, dan berapa unit yang haruss dikembalikan ke kelompok tani yang berhak. Transparansi adalah kunci agar tidak ada fitnah dan tidak ada yang dijadikan tumbal. Pajak Rakyat Di kebalikan Ke Rakyat, Itu perintah Presiden Prabowo Subianto.
Empat, lindungi petani kecil, jangan jadikan tumbal dan korban keserakahan.
Kami minta proses hukum dilakukan dengan tabayun. Cek in ricek, Petani kecil yang tidak tahu aturan jangan dijadikan tumbal. Hukum oknum besarnya, bina petaninya. Petani yang menjadi korban harus dilindungi, bukan dikriminalisasi.
Lima, kembalikan hak petani kepada petani.
Traktor, pupuk, benih, itu amanah negara dan amanah, Jelas dan terang benderang, Presiden Prabowo sampaikan untuk swasembada pangan. Siapa yang mengkorup bantuan petani, sama dengan mengkhianati Presiden dan mengkhianati rakyat. Traktor yang sudah ditarik harus segera dikembalikan kepada kelompok tani yang berhak, bukan dibiarkan mangkrak di gudang.
Enam, perkuat pengawasan digital.
Fakta bahwa traktor bantuan dijual di media sosial dan marketplace membuktikan bahwa pengawasan kita masih lemah. Kami meminta Kementerian Pertanian, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum, untuk memantau marketplace dan medsos secara rutin. Jangan tunggu viral baru bergerak. Buat sistem pelaporan yang mudah bagi petani jika melihat Alsintan bantuan dijual.
Tujuh, Memohon kepada Presiden Prabowo.
Kami Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan memohon Presiden Prabowo Subianto terus mendukung Menteri Pertanian untuk membersihkan mafia pangan dan mafia alsintan. Jangan beri mereka ruang bagi mafia untuk kembali menyengsarakan petani. Perintah Presiden sudah jelas: pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Maka, siapa yang melawan perintah itu harus dihukum seberat-beratnya, tanpa pandang bulu.
Target utama kita jelas: mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.
Kalau alsintan bersih, petani sejahtera, pangan kuat, NKRI kuat, dan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.
Kami tidak akan diam kalau hak petani dikorup. Kami berdiri bersama petani, bersama TNI, Polri, Kejaksaan yang amanah, bersama Menteri Pertanian, bersama Presiden Prabowo demi NKRI.
Kami juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya petani, kelompok tani, penyuluh, kepala desa, dan aktivis, media dll. untuk ikut mengawasi. Jika menemukan alsintan bantuan pemerintah yang ditawarkan di medsos, marketplace, atau dari mulut ke mulut, segera laporkan ke Dinas Pertanian, ke Kodim, ke Polres, atau ke Lembaga Monitoring Sulawesi Selatan. Jangan takut melapor. Melapor adalah bentuk cinta kepada petani dan cinta kepada NKRI.
Kepada aparat penegak hukum, kami sampaikan: jangan berhenti di dua orang yang sudah diamankan. Dua orang itu adalah pintu masuk. Bongkar sampai ke aktor intelektualnya. Bongkar sampai ke siapa yang memberi perintah. Bongkar sampai ke siapa yang menikmati uangnya.
Kepada Kementerian Pertanian beserta jajaranya, kami Harapkan, angan berhenti di Maros, Sidrap, Gowa, dan Takalar. Lakukan audit data menyeluruh di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kita ingin memastikan tidak ada lagi traktor bantuan yang hilang, tidak ada lagi traktor bantuan yang dijual, dan tidak ada lagi petani yang dizalimi.
Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan Indonesia. Sulawesi Selatan adalah daerah yang seharusnya menjadi contoh pertanian modern. Jangan biarkan nama baik Sulawesi Selatan tercoreng oleh mafia alsintan.
Kami percaya Haqqul Yaqin dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan etos kerja keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya, dengan dukungan Kuat TNI Polri serta Kejaksaan dan dengan pengawasan masyarakat, mafia alsintan, mafia beras, mafia Pupuk dll, Insya ALLAH bisa diberantas sampai ke akarnya.
Pantang menyerah, pantang gagal, pantang mengeluh.
NKRI dunia wal akherat.
(Man)