Bekasi, detiksatu.com ll Warga Kecamatan Cabangbungin mendesak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi untuk segera turun langsung ke lokasi proyek drainase Jalan Teluk Ambulu - Sukatani.
Desakan itu muncul setelah awak media menemukan langsung para pekerja memasang drainase pada Sabtu malam (21/11/2026) di dalam galian yang tergenang air, tanpa helm keselamatan, tanpa rompi, dan tanpa sepatu boot.
Padahal proyek tersebut menelan anggaran Rp869.407.492,00 dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026.
“Jangan hanya menunggu laporan dari pengawas di atas kertas. Dinas harus lihat sendiri ke lapangan, malam hari, saat pekerjaan itu dilakukan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau sudah ditimbun, sudah tidak bisa diperiksa,” tegas salah satu warga di lokasi.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan ini bernama Pembangunan Drainase Jalan Teluk Ambulu - Sukatani. Nomor SPK 000.3.3/478/SPK/PJL-DSDABMBK/APBD/2026. Waktu pelaksanaan 65 hari kalender, mulai 27 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai 30 Desember 2026. Pelaksananya PT. Moses Putra Perkasa.
Dipasang di Atas Genangan, Tanpa Lantai Kerja
Temuan di lapangan dinilai jauh dari spesifikasi teknis.
Pemasangan drainase dilakukan dalam kondisi galian tergenang air, tanpa dipompa terlebih dahulu, dan tanpa lantai dasar dari lean concrete atau screening.
“Sesuai spesifikasi teknis, pemasangan drainase wajib didahului lantai kerja dari screening minimal setebal 5 cm dan harus dalam kondisi kering. Kenyataannya, tidak pakai dasar material urug dalam keadaan tergenang air,” ungkap awak media yang melakukan pemantauan.
Kondisi tanah dasar yang jenuh air dan tanpa lantai kerja sangat berisiko menyebabkan drainase miring, retak, hingga amblas dalam waktu singkat. Jika itu terjadi, saluran tidak akan berfungsi optimal mengalirkan air, dan uang ratusan juta rupiah itu terancam sia-sia.
Proyek ini sendiri merupakan harapan warga untuk terbebas dari banjir di ruas Jalan Teluk Ambulu - Sukatani. Namun jika dikerjakan asal-asalan, bukan banjir yang hilang, melainkan bencana baru yang datang.
“K3 Belum Dikasih Sama Pelaksananya”
Yang paling memprihatinkan adalah nasib para pekerja.
Mereka dibiarkan bekerja di tengah malam yang gelap dan licin, tanpa pelindung apapun.
“K3 belum dikasih sama pelaksananya. Emang sih saya tahu buat keselamatan saya, ya gimana, emang belum dikasih,” ucap salah satu pekerja dengan polos.
Padahal penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) adalah kewajiban mutlak yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Tanpa helm, pekerja berisiko cedera kepala jika tertimpa material berat. Tanpa sepatu boot, mereka berisiko terpeleset dan terluka di dalam galian yang tergenang air.
“Nyawa mereka dipertaruhkan demi mengejar target pekerjaan,” tambah awak media.
Jalan Licin, Macet Total, Tanpa Pengaturan Lalu Lintas
Selain soal keselamatan dan spesifikasi, warga juga mengeluhkan kondisi di sekitar proyek.
Jalan menjadi licin dan macet total akibat material dan galian yang tidak tertata. Pelaksana di lokasi dinilai abai terhadap pengaturan lalu lintas.
Warga menilai kurangnya pengawasan dari pihak pelaksana menjadi penyebab utama semrawutnya pekerjaan ini.
Warga Desak: Dinas, Inspektorat, dan BPK Turun Tangan
Atas temuan tersebut, warga mendesak tiga pihak untuk segera bertindak:
1. DSDABMBK Kabupaten Bekasi diminta segera melakukan sidak mendadak ke lokasi, terutama pada malam hari, memeriksa kualitas pekerjaan, dan menghentikan sementara pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
2. Inspektorat Kabupaten Bekasi diminta melakukan pemeriksaan terhadap pengawasan proyek dan penggunaan anggaran.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit teknis terhadap proyek tersebut.
“Kami mendorong adanya pengawasan yang ketat agar proyek ini dilaksanakan secara transparan, sesuai spesifikasi, dan menjamin keselamatan para pekerja. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru bertindak,” tegas warga.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor pelaksana, PT. Moses Putra Perkasa, maupun pengawas proyek dan DSDABMBK Kabupaten Bekasi terkait temuan tersebut.
(RN)