Kapuas hulu,detiksatu.com || Dugaan pengangkutan kayu Ulin atau Belian tanpa dilengkapi dokumen resmi kembali menjadi sorotan publik di Kalimantan Barat. Kali ini, sebuah mobil pickup Daihatsu Grand Max bernomor polisi KB 8304 GG diduga mengangkut kayu Ulin dari Kabupaten Melawi menuju Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.
Peristiwa tersebut terungkap melalui sebuah video yang beredar di masyarakat. Dalam rekaman itu terlihat kendaraan pickup mengangkut sejumlah kayu Ulin yang diduga akan dikirim ke wilayah Kapuas Hulu, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media bersama masyarakat di lapangan, kayu tersebut diduga berasal dari kawasan Bukit Biru, Kabupaten Melawi, dan rencananya akan diperjualbelikan di Kecamatan Jongkong.
Saat dimintai keterangan di lapangan, sopir kendaraan menyebut bahwa kayu yang dibawanya merupakan kayu Ulin atau Belian berukuran 9x9 sentimeter dengan panjang 4 meter.
"Kayu Belian bang, dari Pinoh punya bang FKY mau dikirim ke Jongkong, udah pesanan," ujar sopir tersebut.
Lebih lanjut, sopir itu menyebut kayu tersebut diduga milik seseorang berinisial FKY yang menurut keterangannya merupakan anggota kepolisian aktif di wilayah hukum Polres Melawi.
Namun demikian, informasi mengenai dugaan kepemilikan kayu oleh seseorang berinisial FKY tersebut masih sebatas keterangan sopir dan belum terverifikasi secara independen. Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan.
Dokumen Pengangkutan Dipertanyakan
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika sopir kendaraan tersebut diminta menunjukkan dokumen resmi pengangkutan hasil hutan. Berdasarkan keterangan di lapangan, sopir tidak dapat memperlihatkan dokumen dimaksud saat pemeriksaan oleh awak media.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul kayu, legalitas pengangkutan, serta kelengkapan dokumen yang seharusnya menyertai pengiriman hasil hutan tersebut.
Sebagaimana diketahui, pengangkutan hasil hutan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai legalitas asal-usul kayu dan dokumen angkutan hasil hutan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk memastikan apakah kayu Ulin yang diangkut menggunakan kendaraan KB 8304 GG tersebut berasal dari sumber yang sah dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Polda Kalbar dan Polres Melawi Diminta Turun Tangan
Masyarakat meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalimantan Barat, Polres Melawi, dan Polres Kapuas Hulu, tidak mengabaikan informasi tersebut.
Ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri secara serius.
Pertama, memastikan asal-usul kayu Ulin atau Belian yang diduga diangkut dari kawasan Bukit Biru, Kabupaten Melawi.
Kedua, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pengangkutan hasil hutan.
Ketiga, menelusuri tujuan pengiriman serta pihak yang memesan dan diduga memiliki kayu tersebut.
Keempat, melakukan klarifikasi atas pernyataan sopir yang menyebut nama seseorang berinisial FKY dan mengaitkannya dengan anggota kepolisian aktif di wilayah hukum Polres Melawi.
Apabila dugaan pelanggaran ditemukan, masyarakat meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, informasi tersebut turut menyebut nama yang diduga berkaitan dengan institusi Polri. Oleh sebab itu, klarifikasi dan pemeriksaan diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebaliknya, pihak yang namanya disebut juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi guna memastikan pemberitaan tetap berimbang.
Redaksi Masih Melakukan Konfirmasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi detiksatu.com masih berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak Polres Melawi, Polres Kapuas Hulu, dan Polda Kalbar.
Publik berharap aparat berwenang segera memberikan penjelasan mengenai legalitas pengangkutan kayu tersebut.
Jangan sampai dugaan pelanggaran kehutanan berlalu tanpa pemeriksaan yang jelas. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
