Padang, detiksatu.com || Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus, anggota serikat pekerja, serta kalangan buruh dan pekerja di Sumatera Barat untuk bersatu dan hadir dalam agenda pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung besok di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk konsolidasi dan perjuangan bersama untuk mendorong kebijakan pengupahan yang lebih adil, berpihak pada kesejahteraan pekerja, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup buruh.
Ruli menegaskan, KSPSI Sumbar menetapkan kenaikan upah sebesar 9,5 persen sebagai target perjuangan untuk tahun 2027. Menurutnya, sudah saatnya pekerja di Sumatera Barat keluar dari persoalan upah rendah yang selama ini dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup yang layak.
"Ini bukan lagi waktunya buruh hanya diam, mengalah, dan menerima begitu saja keputusan pengupahan. Kita harus hadir, bersuara, dan memperjuangkan hak kita secara bersama-sama. Jangan sampai pekerja Sumatera Barat terus-menerus menjadi kelompok yang menerima upah paling rendah," tegas Ruli Eka Pratama.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman penetapan upah sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh unsur Dewan Pengupahan. Menurutnya, proses penetapan upah tidak boleh didominasi kepentingan pengusaha, melainkan harus mengakomodasi aspirasi pekerja secara proporsional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruli secara terbuka mengkritisi sikap dan argumentasi pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) maupun unsur lain dalam Dewan Pengupahan apabila dalam proses pembahasan lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha tanpa mempertimbangkan kesejahteraan buruh secara seimbang.
"Jangan sampai Dewan Pengupahan hanya menjadi ruang formalitas, sementara suara dan aspirasi pekerja tidak mendapatkan tempat yang semestinya. APINDO memiliki kepentingan pengusaha, dan serikat pekerja memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan buruh. Karena itu, kami meminta seluruh unsur Dewan Pengupahan menjalankan tugas secara objektif, independen, transparan, dan tidak berpihak," ujarnya.
Lebih lanjut, Ruli menegaskan bahwa perjuangan kenaikan upah bukan semata-mata persoalan angka, melainkan menyangkut martabat, kesejahteraan, dan masa depan jutaan pekerja beserta keluarganya.
Ia mengajak seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini menerima upah berdasarkan UMP, untuk tidak menyerahkan sepenuhnya perjuangan pengupahan kepada segelintir perwakilan.
"Jangan mau terus menjadi penonton ketika nasib dan masa depan kita sedang dibahas. Besok adalah momentum penting. Mari kita tunjukkan bahwa buruh Sumatera Barat memiliki solidaritas, keberanian, dan kekuatan untuk memperjuangkan upah yang lebih baik."
Saatnya buruh Sumbar bersatu!
Ruli menutup seruannya dengan menegaskan bahwa KSPSI Sumbar akan terus mengawal proses pembahasan UMP dan UMSP 2027 serta memperjuangkan agar kebijakan pengupahan tidak lagi menempatkan pekerja Sumatera Barat pada posisi yang dirugikan.
"Sejarah upah yang berkeadilan tidak akan lahir dari sikap diam dan saling menunggu. Sejarah itu harus kita perjuangkan bersama. Kami menginginkan upah yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Target perjuangan kita jelas: kenaikan 9,5 persen untuk upah 2027. Buruh bersatu, buruh kuat, dan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas!" tutupnya.
Ruli Eka Pratama
Ketua DPD KSPSI Sumatera Barat
(Dedi)