Pasaman Barat, detiksatu.com || Barangkali inilah ironi paling menyakitkan dari Pasaman Barat. Daerah yang kaya akan tanah, laut, perkebunan, dan sumber daya alam, tetapi sebagian rakyatnya masih harus berjuang sekadar mendapatkan jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang manusiawi, dan kehidupan yang tidak terus-menerus dihimpit kemiskinan.
Di tengah kenyataan itu, kita justru menyaksikan pejabat yang seolah kehilangan arah. Legislator provinsi sibuk menghadirkan konser artis ibu kota. Eksekutif terlihat mondar-mandir menghadiri pesta pernikahan dan berbagai agenda seremonial. Sementara DPRD Kabupaten seolah mati suri, nyaris tak terdengar daya gigitnya ketika rakyat membutuhkan kebijakan yang benar-benar melindungi kehidupan mereka.
Pertanyaannya sederhana: sebenarnya siapa yang sedang dilayani oleh kekuasaan ini?
Bagi masyarakat kecil, pembangunan bukan soal seberapa megah panggung hiburan didirikan, berapa banyak artis didatangkan, atau seberapa sering pejabat muncul dalam dokumentasi kegiatan. Pembangunan adalah ketika seorang ibu tidak perlu takut kehilangan anaknya karena buruknya pelayanan kesehatan dan keterbatasan infrastruktur. Pembangunan adalah ketika orang sakit tidak harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan pertolongan.
Kita pernah menyaksikan seorang ibu kehilangan anaknya di tengah keterbatasan akses dan lemahnya pelayanan kesehatan. Beberapa bulan kemudian, pemandangan memilukan kembali terjadi: seorang warga harus ditandu melewati jalan berlumpur, sementara rintihan kesakitan terdengar sepanjang perjalanan. Di tempat lain, tadi malam seorang ayah dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir ke dalam lubang jalan nasional.
Berapa banyak lagi rakyat harus menjadi korban sebelum keselamatan mereka dianggap sebagai persoalan serius?
Inilah wajah ketertinggalan yang tidak pernah selesai. Bagi pejabat, jalan rusak mungkin hanya persoalan laporan dan kewenangan. Bagi rakyat kecil, jalan rusak bisa berarti ambulans yang tak mampu menjangkau rumah, pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan, bahkan nyawa yang tidak sempat diselamatkan.
Memang, jalan nasional bukan kewenangan teknis Pemerintah Kabupaten. Tetapi Bupati bukan berarti tidak memiliki tanggung jawab. Ada kewajiban untuk mengusulkan perbaikan, membangun koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan mendesak penyelesaian persoalan yang mengancam keselamatan masyarakat. Kewenangan boleh berbeda, tetapi tanggung jawab moral dan keberpihakan kepada rakyat tidak boleh menghilang.
Lalu, di mana keseriusan itu?
Bupati tidak cukup hanya terlihat sibuk menghadiri pesta, bersalaman dalam acara seremonial, dan memenuhi undangan demi undangan. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar rajin hadir di tengah keramaian, tetapi sulit ditemukan ketika persoalan rakyat membutuhkan penyelesaian. Jangan sampai agenda pribadi dan seremonial lebih teratur daripada agenda pembangunan daerah.
Di tingkat provinsi, para legislator juga patut ditanya. Apa urgensi menghadirkan kemeriahan konser ketika persoalan mendasar Pasaman Barat masih menumpuk? Tidak ada yang melarang rakyat menikmati hiburan. Namun, apakah memperjuangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya mendapatkan perhatian yang sama, bahkan lebih besar?
Jangan sampai kemampuan mendatangkan artis jauh lebih terlihat daripada kemampuan memperjuangkan anggaran dan kebijakan untuk rakyat yang diwakili.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pasaman Barat seolah mengalami mati suri dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Publik patut mempertanyakan, sejauh mana DPRD telah menghasilkan regulasi yang secara konkret melindungi masyarakat miskin, memperbaiki pelayanan publik, menyelesaikan persoalan agraria, dan menjawab ketimpangan pembangunan?
Jangan sampai DPRD hanya terlihat hidup ketika membahas APBD, sementara ketika rakyat membutuhkan perda yang berpihak kepada keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka, keberadaannya sulit dirasakan.
Rakyat memilih anggota DPRD bukan untuk sekadar duduk, menghadiri rapat, dan mengetuk palu anggaran. Mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai wakil rakyat hanya bersemangat ketika berhadapan dengan angka-angka anggaran, tetapi kehilangan suara ketika berhadapan dengan penderitaan rakyat.
Pasaman Barat tidak kekurangan potensi. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana potensi itu dikelola, siapa yang menikmati hasilnya, dan mengapa kekayaan daerah belum mampu mengangkat kehidupan sebagian masyarakatnya dari kubangan kemiskinan.
Kita terlalu sering mendengar kebanggaan tentang kekayaan alam, tetapi terlalu jarang mendengar pertanggungjawaban tentang hasil pengelolaannya. Kita disuguhi kemeriahan, tetapi persoalan mendasar dibiarkan menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan dari satu periode kekuasaan ke periode berikutnya.
Barangkali membangun panggung konser memang lebih mudah daripada membangun jalan menuju pelosok. Menghadiri pesta pernikahan mungkin lebih menyenangkan daripada mendengar keluhan masyarakat. Menggelar rapat anggaran mungkin lebih menarik daripada menyusun kebijakan yang menyentuh kehidupan orang miskin.
Tetapi bagi masyarakat yang setiap hari berjalan di atas jalan berlumpur, bagi keluarga yang harus menggotong orang sakit, dan bagi ibu yang kehilangan anaknya, semua kemeriahan itu tidak otomatis berarti kemajuan.
Kepada Bupati, jangan ukur kesibukan dari banyaknya undangan yang dihadiri. Kepada legislator provinsi, jangan ukur keberhasilan dari meriahnya konser yang diselenggarakan. Kepada DPRD Kabupaten, jangan ukur pengabdian hanya dari palu yang diketukkan dalam pembahasan anggaran. Ukurlah semuanya dari berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan.
Sebab, ketika lampu panggung dipadamkan, artis kembali ke ibu kota, pesta pernikahan usai, dan dokumentasi seremonial berhenti dipublikasikan, rakyat miskin tetap tinggal di kampung-kampung dengan jalan berlumpur, rumah yang sederhana, penghasilan yang tidak menentu, dan pelayanan publik yang masih harus diperjuangkan.
Jangan sampai pejabat sibuk merayakan kemeriahan daerah, sementara rakyatnya sibuk bertahan hidup.
Sebab, daerah yang pemimpinnya lebih sibuk menghibur daripada membenahi sedang mempertontonkan kemajuan di atas panggung, sementara ketertinggalan tetap berlangsung di bawah panggung.
Dan yang paling menyedihkan, rakyat kecil bukan hanya dipaksa hidup dalam kemiskinan, tetapi juga harus belajar menerima bahwa penderitaan mereka ternyata tidak cukup meriah untuk menarik perhatian kekuasaan.
Editor: R.Habibi