Sepauk,detiksatu.com || Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kali ini, dugaan aktivitas tambang emas ilegal jenis dompeng atau lanting ditemukan beroperasi secara terbuka di wilayah Desa Sirang Setambang, Kecamatan Sepauk.
Ironisnya, aktivitas yang diduga merupakan pertambangan tanpa izin tersebut terlihat berlangsung pada siang hari, seolah tidak menghiraukan keberadaan aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan rekaman video berdurasi 24 detik yang diterima redaksi, pada 12 November 2026 sekitar pukul 12.22 WIB hingga 12.23 WIB, terlihat sebuah unit dompeng lengkap dengan mesin penyedot material berada di tengah kolam tambang dengan kondisi air berwarna keruh kecokelatan.
Tidak hanya satu unit, dalam rekaman tersebut juga terlihat beberapa unit lainnya yang beroperasi agak jauh dari lokasi pengambilan gambar. Jumlah aktivitas di kawasan tersebut diperkirakan mencapai puluhan unit, namun masih memerlukan pengecekan langsung untuk memastikan jumlah sebenarnya.
Lokasi aktivitas tersebut terekam pada koordinat 0°6'5,45508"S 111°10'27,85872"E, Jalan Tanpa Nama, Desa Sirang Setambang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Rekaman yang diambil dari dalam kendaraan tersebut memperlihatkan lokasi tambang berada di kawasan terbuka, tepat di tepi jalan dan relatif mudah diakses masyarakat.
Bahkan, berdasarkan informasi lokasi dalam peta GPS, kawasan tersebut tidak jauh dari permukiman warga serta Gereja Katolik Stasi Santa Karulus.
Polsek Sepauk Jangan Tutup Mata, Aktivitas PETI Harus Diperiksa!
Keberadaan aktivitas yang diduga PETI secara terbuka ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Sepauk.
Bagaimana mungkin aktivitas pertambangan yang terlihat jelas di tepi jalan dapat berlangsung pada siang hari tanpa diketahui atau ditindak oleh aparat setempat?
Apakah aktivitas tersebut sudah pernah dipantau? Apakah sudah ada tindakan penertiban sebelumnya? Atau justru kegiatan tersebut belum tersentuh pengawasan aparat?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh Polsek Sepauk.
Redaksi detiksatu.com meminta Kapolsek Sepauk agar segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi berdasarkan titik koordinat yang telah disampaikan.
Jangan sampai masyarakat menilai bahwa aktivitas PETI dapat berlangsung bebas tanpa ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
PETI Mengancam Lingkungan dan Melanggar Hukum
Selain berpotensi merusak lingkungan, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat menyebabkan perubahan bentang alam, kerusakan lahan, pendangkalan aliran sungai, serta pencemaran air apabila menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.
Secara hukum, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Karena itu, dugaan aktivitas PETI di Desa Sirang Setambang perlu segera diperiksa untuk memastikan legalitas kegiatan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kapolres Sintang dan Kapolda Kalbar Diminta Turun Tangan
Masyarakat berharap Kapolres Sintang tidak tinggal diam menyikapi rekaman dugaan aktivitas PETI tersebut.
Kapolres Sintang diminta memerintahkan jajaran terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan, mengidentifikasi pemilik peralatan tambang, memeriksa legalitas aktivitas, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Kapolda Kalimantan Barat juga diharapkan memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap penanganan dugaan PETI di wilayah Kecamatan Sepauk.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi menyatakan belum memperoleh jawaban dari Polsek Sepauk meskipun telah melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Jangan sampai aparat baru bergerak setelah aktivitas PETI menjadi viral dan mendapat sorotan publik.
Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Redaksi detiksatu.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolsek Sepauk, Kapolres Sintang, Polda Kalbar, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
