Satpol PP Sudah Cek Lokasi, P2CKTR Sebut Belum Ada Koordinasi Resmi soal Bangunan Sedati

Satpol PP Sudah Cek Lokasi, P2CKTR Sebut Belum Ada Koordinasi Resmi soal Bangunan Sedati

Redaksi
November 17, 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T06:51:40Z
Sidoarjo, detiksatu.com | | Penanganan pengaduan dugaan ketidaksesuaian bangunan di Jalan Raya Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, masih menunggu koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Meski Satpol PP Sidoarjo telah mendatangi lokasi dan mengantongi dokumen dari kedua pihak, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) menyatakan belum menerima permintaan koordinasi maupun dokumen dari Satpol PP.

Kondisi tersebut terungkap dari keterangan kedua instansi dalam wawancara terpisah pada Senin (16/11/2026). Kepala Bidang PPUD Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan pada 11 November 2026. Dari pengamatan awal, terdapat sejumlah kondisi bangunan yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait dugaan pelanggaran sempadan.

“Secara kasatmata memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan,” ujar Anas.

Meski demikian, Anas menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran teknis tetap membutuhkan keterangan dan rekomendasi dari OPD yang berwenang. Satpol PP juga berencana memanggil Albert Handoko dan Hendry Cahyadi untuk memperoleh penjelasan dari kedua pihak.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan P2CKTR Sidoarjo, Bambang Purwanto, mengatakan komunikasi dengan Satpol PP sejauh ini baru berlangsung secara lisan. Menurut dia, belum ada rapat koordinasi resmi yang membahas pengaduan tersebut.

“Belum ada permintaan koordinasi maupun dokumen yang kami terima dari Satpol PP,” kata Bambang saat dikonfirmasi di kantor P2CKTR Sidoarjo, Senin (16/11/2026).

Bambang menjelaskan, pembahasan persoalan tersebut perlu melibatkan sejumlah instansi teknis. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait ketentuan sempadan sungai. Sementara Satpol PP memiliki kewenangan penegakan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Bambang, penanganan juga perlu melihat jenis pelanggaran yang ditemukan. P2CKTR dapat menindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian terkait perizinan yang menjadi kewenangan dinas tersebut. Adapun penanganan bangunan yang sama sekali tidak memiliki izin, menurut dia, perlu dilakukan melalui kewenangan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP.

Ia membuka kemungkinan rapat koordinasi lintas instansi yang difasilitasi oleh Asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bambang juga menyebut akan menghubungi Satpol PP untuk membahas kemungkinan pelaksanaan rapat tersebut.

“Setelah dilakukan rapat bersama antara dinas-dinas teknis dan difasilitasi oleh Asisten, baru dapat diketahui arah penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pengamatan lapangan Satpol PP belum menjadi kesimpulan teknis mengenai status bangunan. Hingga wawancara berlangsung, belum ada hasil koordinasi resmi maupun rekomendasi teknis tertulis dari P2CKTR terkait pengaduan tersebut.

Sebelumnya, P2CKTR melalui Bambang Purwanto juga pernah menyampaikan hasil pengamatan awal pada 27 Oktober 2026. Saat itu, ia menyebut keterbatasan lahan dan penerapan ketentuan sempadan jalan maupun saluran menjadi kendala dalam pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, keterangan tersebut masih berupa pengamatan awal dan belum menjadi keputusan final mengenai legalitas bangunan.

Di sisi lain, Satpol PP menyatakan masih akan memanggil kedua pihak untuk meminta keterangan lebih lanjut. Anas juga menyampaikan bahwa hasil penanganan nantinya akan disampaikan secara tertulis. Ia berharap persoalan tersebut dapat dipercepat penyelesaiannya.

“Kalau memungkinkan, dalam minggu ini, insyaallah, persoalan ini bisa kami selesaikan,” kata Anas.

P2CKTR berharap bangunan yang nantinya terbukti melanggar ketentuan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Bambang menilai persoalan tersebut berpotensi merugikan masyarakat apabila pelanggaran benar-benar ditemukan.

Namun, sampai wawancara kedua instansi berlangsung pada 16 November 2026, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bangunan tersebut terbukti melanggar ketentuan. Kepastian masih bergantung pada pemeriksaan teknis, koordinasi antarinstansi, serta hasil penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaduan yang telah berlangsung hampir lima bulan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat dan pelapor kini menunggu tindak lanjut konkret, termasuk kejelasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tertulis dari instansi yang berwenang. (zae/bgs)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Satpol PP Sudah Cek Lokasi, P2CKTR Sebut Belum Ada Koordinasi Resmi soal Bangunan Sedati

Trending Now