Pontianak, detiksatu.com || Penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.
Herman mengingatkan pemerintah agar kebijakan penataan pertambangan rakyat tidak justru dimanfaatkan oleh pemodal besar atau cukong untuk menguasai aktivitas pertambangan dengan menggunakan nama masyarakat sebagai tameng,17 November 2026.
Menurutnya, keberadaan WPR harus benar-benar memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola potensi sumber daya alam secara legal, bukan menjadi pintu masuk bagi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal.
Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat hanya dipinjam identitas dan namanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, sementara penguasaan modal, peralatan, operasional pertambangan, hingga keuntungan justru berada di tangan pihak lain.
Jangan Sampai WPR Menjadi Kedok Cukong
Herman menilai, penetapan WPR dan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti pengawasan serius dan menyeluruh.
Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penetapan wilayah dan proses administrasi perizinan.
Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa sesungguhnya yang akan mengelola pertambangan, dari mana sumber modalnya, siapa pemilik peralatan, serta siapa yang menikmati hasil produksinya.
Jangan sampai masyarakat kecil hanya dijadikan wajah depan pertambangan rakyat, sedangkan kendali sebenarnya berada di tangan pemodal besar.
Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun instansi terkait sebelum penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pemerintah Harus Awasi Pemilik Modal dan Pengendali Lapangan
Herman mengingatkan bahwa pengawasan WPR tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administratif.
Pemerintah harus memastikan calon pemegang IPR benar-benar memenuhi persyaratan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan hukum.
Transparansi mengenai kelembagaan masyarakat, sumber pembiayaan, kepemilikan peralatan, serta pihak yang mengendalikan kegiatan operasional menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
Jangan sampai legalitas pertambangan rakyat justru dimanfaatkan sebagai celah untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menguasai program tersebut.
Good Mining Practice Jangan Sekadar Formalitas
Selain persoalan penguasaan modal, penerapan prinsip Good Mining Practice juga harus menjadi perhatian.
Kegiatan pertambangan wajib memperhatikan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, perlindungan sumber air, pengendalian limbah, serta kewajiban pemulihan lingkungan.
Jangan sampai masyarakat dijanjikan kesejahteraan melalui program pertambangan rakyat, tetapi pada akhirnya justru harus menanggung kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan.
Penetapan 364 blok WPR di Kalimantan Barat seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi secara adil.
Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah
Sorotan Herman Hofi Munawar tersebut menjadi pengingat bahwa legalisasi pertambangan rakyat harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa WPR tidak berubah menjadi ruang penguasaan sumber daya alam oleh kelompok bermodal besar dengan menggunakan identitas masyarakat setempat.
Pertanyaan penting yang patut dijawab adalah siapa yang nantinya menjadi pengendali kegiatan pertambangan di 364 blok WPR tersebut?
Siapa pemilik modal, siapa pemilik alat berat, siapa yang mengatur operasional, dan siapa yang menikmati keuntungan terbesar?
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar program WPR tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Jangan sampai rakyat hanya dijadikan boneka, sementara keuntungan pertambangan dinikmati para pemodal. WPR harus benar-benar menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan kedok kepentingan cukong.
(Redaksi detiksatu.com)