Tak tinggal diam, dua anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, S.E. dari Fraksi Demokrat, dan Budiyanto dari Fraksi NasDem, melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga korban pada Selasa (29/7/2025).
"Informasi yang kami dapat dari media dan laporan masyarakat tentu tidak bisa kami abaikan,” ujar Haryanto, S.E., saat ditemui usai kunjungan.
Ia menegaskan bahwa masalah kesehatan merupakan bagian dari bidang kerja Komisi IV DPRD. Oleh karena itu, pihaknya berkewajiban memastikan kasus-kasus seperti ini ditangani secara serius.
"Jika benar tindakan operasi dilakukan tanpa persetujuan keluarga, itu adalah pelanggaran berat terhadap hak pasien. Dan kalau memang ada kesalahan diagnosis hingga menyebabkan seseorang cacat permanen, itu jelas kelalaian serius,” tegasnya.
Menurut Haryanto, kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Ia bersama Budiyanto turun langsung untuk mengumpulkan keterangan awal yang akan dibawa ke rapat resmi Komisi IV dan menjadi bahan evaluasi dalam agenda kerja dewan.
Selain itu, mereka berkomitmen mendorong pemanggilan manajemen RSUD Cabangbungin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
"Audit menyeluruh harus dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas wajib dijatuhkan,” tambahnya.
Budiyanto, yang mendampingi dalam kunjungan tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pengusutan.
"Kita harus berhenti bersikap permisif terhadap kelalaian medis. Ini bukan sekadar pelayanan, ini soal nyawa manusia,” ujarnya singkat namun tajam.
Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Cabangbungin, Obay, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap pimpinan daerah yang hingga kini belum memberi tanggapan.
"Saya apresiasi langkah cepat Komisi IV DPRD, terutama Pak Haryanto dan Pak Budiyanto. Tapi sangat disayangkan, Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang dan Wakilnya Asep Surya Atmaja belum juga buka suara. Di mana empati mereka?” kata Obay.
Obay menilai, diamnya pimpinan daerah di tengah penderitaan warganya menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap keselamatan rakyat.
"Jangan hanya muncul saat kampanye. Sekarang ada warga yang kehilangan mata, ada yang dioperasi tanpa izin keluarga. Ini bukan hal sepele. Kalau tak mampu melindungi rakyat, lebih baik mundur dari jabatan,” tandasnya.
Ia juga mendesak agar dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan malpraktik secara objektif dan transparan.
"Masyarakat tidak butuh narasi kosong. Yang dibutuhkan sekarang adalah keadilan, perubahan, dan jaminan keselamatan pasien ke depan,” pungkasnya.
Kini masyarakat Bekasi menanti langkah nyata dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten. Apakah ini menjadi titik balik perbaikan layanan kesehatan, atau justru hanya menjadi isu musiman yang dilupakan birokrasi?
Reporter .(Roan)
