“Memang tidak etis ya kalau seandainya banyak pejabat yang korupsi sementara rakyat dipajaki bahkan pajaknya dinaikkan. Saya kira itu tidak memiliki empati dan simpati ya,” ujar Kiai Didin dalam kajian di Masjid Ibnu Khaldun Kota Bogor,pada (26/8/2025).
Oleh karena itu, kata Kiai Didin, kondisi seperti itu membuat masyarakat kecewa sehingga muncul penolakan.
“Dan wajar kalau ada penolakan, seperti kasus di Pati ada penolakan dari masyarakat karena masyarakat kecewa melihat kebijakan yang memberatkan. Mereka dipajakin luar biasa, tapi kemudian pemerintahnya tidak amanah, khianat dan lain sebagainya,” katanya.
Kiai Didin menjelaskan, pemberlakuan pajak itu tergantung pada kebijakan pemerintah dengan catatatan ketika dibutuhkan.
“Pajak diberlakukan dengan catatan disesuaikan kebutuhan dan harus dijaga dengan amanah,” jelasnya.
“Akan tetapi pejabat, petugas pajak atau siapa pun juga yang kemudian tidak amanah itu dosa besar, mereka mengambil harta rakyat bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan dirinya,” tandasnya. [ ]
