Lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk Lokataru Foundation, YLBHI, KontraS, hingga ICW, secara tegas menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri. Mereka menilai kepolisian gagal menjalankan fungsi melindungi masyarakat dan justru memperlihatkan wajah represif yang berujung pada hilangnya nyawa.
“Permintaan maaf saja tidak cukup. Kapolri harus mundur, dan Presiden harus mencopotnya. Selain itu, seluruh aparat yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses hukum,” tegas Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.
Desakan mundur ini juga dipandang sebagai akumulasi dari berbagai tragedi besar yang pernah melibatkan institusi kepolisian RI. Publik masih mengingat Tragedi Kanjuruhan (2022) yang merenggut ratusan nyawa suporter sepak bola akibat tembakan gas air mata, kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo (2022) yang mencoreng integritas aparat penegak hukum, serta peristiwa penembakan di Kelompok Gamma yang menuai sorotan terkait penggunaan kekuatan berlebihan.
Tak hanya dari kalangan aktivis dan akademisi, suara desakan juga datang dari tokoh publik. Aktor Nicholas Saputra membalas unggahan berita Tempo yang memuat permintaan maaf Kapolri dengan dua kata singkat namun tegas: “Mundur, Pak.”
Duta Sheila on 7 mengunggah layar hitam dengan lirik lagu Mudah Saja, disertai emoji bunga mawar layu, yang dipandang sebagai sindiran atas cara kepolisian dan pemerintah menangani tragedi ini.
Adapun suara dari seorang pendakwah Felix Siauw, menyamakan aksi brutal aparat dengan tindakan militer asing: “Masih ga percaya kalau ini Indonesia, vibesnya udah kayak IDF.”
Koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa rentetan tragedi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen reformasi Polri dan membuktikan kegagalan kepemimpinan di tingkat pucuk komando. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian serta investigasi independen atas kasus terbaru tewasnya Affan.
Dari sisi legislatif, Komisi III DPR menyatakan akan segera menggelar rapat kerja dengan Polri guna membahas aspirasi publik. Namun, hingga kini belum ada respons resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait desakan pencopotan Kapolri.
Kasus Affan Kurniawan dipandang sebagai puncak dari akumulasi praktik represif aparat dalam mengawal aksi-aksi demonstrasi belakangan ini. Publik menilai langkah tegas dari pemerintah menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
