Sebagian orang mulai bertanya, apa perlu ada “Reformasi jilid II”? Masalahnya, reformasi macam apa yang dimaksud? Tahun 1998 dulu jelas: rakyat mau keluar dari cengkraman rezim otoriter, membuka pintu demokrasi, dan menegakkan hak asasi. Biayanya mahal, ribuan nyawa melayang. Tapi ada visi yang jadi pegangan.
Sekarang, setelah lebih dari dua dekade demokrasi berjalan, hasilnya bikin kecewa. Pemilu ada, wakil rakyat dipilih, aturan hukum berderet. Tapi prakteknya, politik berubah jadi bisnis. Biaya politik gila-gilaan, korupsi makin ganas, dan bagi-bagi jabatan jadi pemandangan sehari-hari. Aspirasi rakyat yang seharusnya kuat di UUD dan peraturan malah jalan di tempat.
Ekonomi pun bikin sesak napas. Utang negara numpuk, SDA makin tipis, kebutuhan rakyat makin besar. Solusi pemerintah? Tambah pajak. Yang kena siapa? Lagi-lagi rakyat kecil. Bicara good governance rasanya basi. Tiap hari disebut, tapi faktanya jauh dari nyata.
Di tengah kekacauan itu, ada suara yang bilang: kalau rusuh tak terkendali, mending balik ke UUD 1945 asli dan pakai pemerintahan tangan besi. Tapi bukankah itu sama saja membatalkan Reformasi? Kita bisa jadi stabil sebentar, tapi cepat atau lambat rakyat bakal minta reformasi lagi. Siklusnya nggak habis-habis.
Yang paling bahaya sekarang justru adanya “penumpang gelap” dalam kerusuhan. Kelompok bayangan, entah geng politik atau ekonomi, ikut numpang cari untung di tengah kekacauan. Aspirasi rakyat bisa berubah jadi panggung buat mereka. Kalau itu yang terjadi, reformasi baru bukan lahir dari visi rakyat, tapi dari skenario kelompok gelap.
Jadi, masalah utama kita bukan sekadar perlu “reformasi baru” atau tidak. Tapi apakah bangsa ini masih punya visi yang jelas, atau kita cuma jalan di tempat sambil jadi korban permainan para elit. Tanpa arah yang tegas, rakyat hanya bisa pasrah menonton berita kerusuhan setiap hari, sambil bertanya-tanya: Indonesia ini sebenarnya mau dibawa ke mana?
@Maknis (30.8.25/22.00)
