Ricuh Aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”, Massa Kepung DPR Tolak Wacana Kenaikan Gaji Dewan

Redaksi
Agustus 26, 2025 | Agustus 26, 2025 WIB Last Updated 2025-08-26T04:19:13Z
Jakarta, — Aksi unjuk rasa besar-besaran yang dikenal dengan sebutan “Revolusi Rakyat Indonesia” berujung ricuh di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ribuan massa yang memadati Jalan Gatot Subroto terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian, Senin (25/8).

Sedikitnya tiga orang demonstran terkapar akibat insiden tersebut. Dari pantauan ASKARA, satu korban mengalami luka di bagian belakang kepala akibat lemparan batu, seorang lainnya terkilir di kaki, dan satu korban mengalami sesak napas akibat terpapar gas air mata.

Kericuhan pecah setelah massa melemparkan batu dan bambu ke arah barikade aparat. Polisi merespons dengan upaya pembubaran paksa menggunakan gas air mata dan water cannon. Situasi semakin memanas ketika Gedung DPR terkepung dari berbagai sisi. Pintu depan hingga pintu visitor belakang dilaporkan nyaris jebol akibat desakan massa.

Di balik kericuhan ini, tuntutan massa menyingkap persoalan lama: penolakan terhadap wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bagi masyarakat, isu tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan publik, terlebih di tengah krisis ekonomi.

“Bagaimana mungkin ketika rakyat antre beras murah, dewan bicara soal menambah tunjangan? Itu pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar seorang demonstran di lokasi.

Rekam Jejak Polemik Tunjangan DPR

Isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR sejatinya bukan hal baru. Berdasarkan catatan ASKARA, wacana serupa kerap muncul dari periode ke periode, bahkan di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk.

2015 — DPR menyetujui kenaikan tunjangan komunikasi intensif dari Rp2 juta menjadi Rp15 juta per anggota.

2018 — Tunjangan rumah dinas dan fasilitas transportasi mendapat tambahan alokasi dalam APBN.

2020 — Saat pandemi COVID-19, DPR tetap menerima kenaikan dana reses hingga Rp420 juta per anggota per tahun.

2023 — Wacana revisi paket tunjangan dengan alasan penyesuaian inflasi kembali menuai kritik luas.

2025 — Di tengah inflasi, kenaikan harga beras, subsidi energi dipangkas, dan pengangguran meningkat, isu kenaikan gaji DPR kembali digulirkan, memicu gelombang protes besar.

Pola berulang ini memperlihatkan DPR seolah kebal terhadap krisis legitimasi meski kritik publik terus mengalir deras.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan dan perlawanan semakin meluas di sekitar kawasan DPR. Situasi di lapangan pun masih berlangsung. Ervinna
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Ricuh Aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”, Massa Kepung DPR Tolak Wacana Kenaikan Gaji Dewan

Trending Now