Kami menyuarakan suara rakyat dan alam kami yang hari ini terus dilukai oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Kami menuntut keadilan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan pemulihan kondisi keamanan yang manusiawi.
Pernyataan Sikap IKB-PMPJ
1. Segera bentuk PERDA Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait tanah ulayat, hutan keramat, gunung, dan sumber mata air. Semua itu bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga identitas dan warisan leluhur kami.
2. Tarik Pasukan Militer Organik dan Non-Organik dari Wilayah Jayawijaya dan Papua Pegunungan
Kehadiran militer secara besar-besaran telah menciptakan ketakutan, trauma, dan kekerasan di tengah masyarakat sipil. Kami menuntut penarikan seluruh pasukan militer organik dan non-organik dari wilayah kami.
3. Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kekerasan Militer
Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Kabupaten Jayawijaya harus bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kekerasan dan pertumpahan darah yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tidak boleh ada lagi pembiaran!
4. Libatkan Tokoh Lokal dalam Kebijakan Daerah
Setiap kebijakan strategis yang menyangkut masyarakat Wamena dan sekitarnya harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat sipil lainnya. Rakyat tidak boleh hanya jadi penonton dalam kebijakan yang menyangkut hidup mereka.
5. Lindungi Hak Tanah dan Hutan Masyarakat Adat
Segala bentuk perampasan tanah, eksploitasi hutan, dan proyek investasi yang tidak melibatkan masyarakat harus dihentikan. Hak atas tanah dan hutan harus dijamin dan dilindungi oleh hukum.
5. Perbaiki Prosedur Administratif dan Pemerintahan Jayawijaya
Kami menyoroti praktik administratif yang perluh diperbaiki, termasuk dalam proses pergantian kepala kampung yang tidak sesuai hukum dan berpotensi dapat menimbulkan konflik horizontal. Pemerintah harus segera melakukan pembenahan sistem birokrasi secara transparan dan adil.
Penutup
Kami menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, dan perjuangan moral kami sebagai generasi muda Papua Pegunungan. Jayawijaya adalah rumah kami, tanah leluhur kami, dan masa depan kami. Kami tidak akan diam ketika hak-hak kami diabaikan dan rakyat kami disakiti.
Kami mendesak semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk segera mendengar dan menindaklanjuti tuntutan ini.
Jayawijaya untuk Rakyat, bukan untuk Militer dan Kapital!
Papua bukan tanah kosong – ini tanah beradat!
Hormat kami,
IKATAN KELUARGA BESAR PELAJAR DAN MAHASISWA PEGUNUNGAN JAYAWIJAYA (IKB-PMPJ)
Se-Jawa, Bali, dan Sumatera
