Ia menegaskan bahwa keduanya dalam kondisi baik dan tetap menjalin komunikasi aktif dengan partai, meski tidak lagi menjalankan fungsi legislasi sementara waktu.
Menurut Putri, baik Eko Patrio maupun Uya Kuya dalam keadaan baik dan kini lebih fokus pada kehidupan pribadi serta keluarga mereka.
Keduanya sedang berusaha menenangkan diri di tengah situasi politik nasional yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa di balik semua dinamika politik, ada aspek kemanusiaan yang tetap menjadi prioritas. Salah satu hal menarik yang diungkapkan oleh Putri Zulkifli Hasan adalah aktivitas Uya Kuya setelah statusnya sebagai anggota DPR RI nonaktif.
Alhamdulillah sehat, banyak berkumpul dengan keluarga untuk menenangkan diri. Yang saya tahu Mas Uya juga sedang merawat ibunda dan mertuanya serta mencari kucing-kucingnya yang hilang," kata Putri Zulkifli Hasan.
Pada hari Kamis, 4 September 2025, Putri Zulkifli Hasan memberikan penjelasan mengenai status nonaktif Eko Patrio dan Uya Kuya. Ia menjelaskan bahwa saat ini, proses terkait hal tersebut berada di bawah kewenangan Mahkamah Partai.
Proses ini merupakan bagian dari mekanisme internal yang harus dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku di partai. Putri Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Fraksi PAN akan menghormati dan mengikuti setiap tahapan yang ada, sebagai bentuk ketaatan terhadap prosedur internal yang telah ditentukan.
Proses di Mahkamah Partai masih berlangsung
Fraksi PAN mengajukan usulan agar anggota DPR yang nonaktif tidak lagi menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan jabatan mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menangani setiap kasus yang melibatkan para anggotanya.
“Masih di proses Mahkamah Partai, tapi kami sudah mengajukan untuk Anggota DPR nonaktif tidak mendapatkan gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang melekat pada Anggota DPR. Kita hormati prosesnya,” ia menambahkan.
Rakyat menuntut 17+8
Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya respons Fraksi PAN terhadap tuntutan publik yang dikenal dengan nama "Tuntutan Rakyat 17+8." Dalam hal ini, Fraksi PAN menunjukkan keterbukaan untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat.
"Fraksi PAN siap membahas hal tersebut bersama fraksi-fraksi lain di DPR," ungkap Putri Zulkifli Hasan.
Pernyataan ini mencerminkan sikap kolaboratif dan transparan dari PAN, yang menyadari bahwa isu-isu publik yang sensitif memerlukan dialog dan kesepakatan bersama
