Masalahnya berakar dari sistem yang sudah rusak sejak awal.
Proses penempatan jabatan sering tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan kedekatan dan kepentingan politik. Loyalitas lebih diutamakan daripada kapasitas. Akibatnya, jabatan publik yang seharusnya menjadi sarana pengabdian berubah menjadi ajang pembagian kekuasaan dan keuntungan.
Penegakan hukum yang tebang pilih memperburuk keadaan.
Hukum di Indonesia kerap tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Pejabat yang punya koneksi kuat sering mendapat keringanan, sementara rakyat kecil dihukum tanpa ampun. Ketidakadilan ini menumbuhkan budaya permisif — korupsi dianggap bukan kesalahan fatal, melainkan bagian dari permainan kekuasaan.
Lebih parah lagi, integritas dan tanggung jawab moral semakin luntur.
Banyak pejabat tidak lagi melihat jabatan sebagai amanah, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Segala keputusan diukur dari keuntungan pribadi, bukan kepentingan publik. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian terkikis oleh mentalitas transaksional.
Disiplin dan etika kerja pun ikut memudar.
Pelayanan publik sering dijalankan asal-asalan. Banyak kantor pemerintahan yang tidak efisien, rapat yang molor, keputusan yang lamban. Sementara rakyat menunggu kepastian, para pejabat sibuk menjaga citra dan posisi.
Yang paling dirasakan masyarakat adalah fasilitas publik yang tidak berpihak pada rakyat.
Jalan rusak, drainase tersumbat, jembatan tak kunjung diperbaiki, sekolah dan rumah sakit terbengkalai. Di sisi lain, gedung pemerintahan berdiri megah, mobil dinas berganti baru, dan anggaran perjalanan dinas terus meningkat. Kesenjangan ini memperlihatkan betapa jauhnya pejabat dari realitas kehidupan rakyat yang mereka wakili.
Agama yang seharusnya menjadi pedoman moral justru sering dijadikan simbol formalitas.
Banyak pejabat pandai berbicara soal amanah dan kejujuran, tetapi perilakunya berbanding terbalik. Nilai-nilai spiritual hanya sebatas hiasan pidato, bukan dasar dalam bertindak.
Dan yang paling menyedihkan, budaya malu seolah telah hilang.
Korupsi tidak lagi dianggap aib. Pejabat yang tertangkap masih bisa tersenyum di depan kamera, bahkan kembali disambut hangat setelah keluar dari penjara. Rasa malu lenyap, digantikan dengan rasa kebal terhadap moral.
Semua ini menunjukkan bahwa persoalan utama bangsa ini bukan sekadar soal ekonomi atau infrastruktur, tetapi soal karakter dan moral kepemimpinan.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi terlalu banyak yang kehilangan hati nurani.
Kita tidak butuh pejabat yang pandai bicara, melainkan mereka yang berani jujur, tahu malu, dan tulus melayani rakyat tanpa pamrih.
Papua muslim
