Sebanyak 200 pedagang mencari perlindungan kepada LSM GMBI Distrik Lebak. Mereka membawa bukti foto dan rekaman kondisi relokasi yang disebut penuh lumpur, bangunan seadanya, minim MCK, dan berada di area seperti kandang sapi.
Ketua GMBI Distrik Lebak, King Naga, menilai relokasi ini bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga mengandung indikasi ketidaksiapan pemerintah dan potensi pelanggaran kewajiban pelayanan publik.
“Apakah pemerintah pernah survei? Pernah tanya pedagang? Atau hanya main tunjuk lokasi tanpa pertimbangan sama sekali?” sindir King Naga.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan tempat usaha yang:
* Layak secara kesehatan,
* Aman secara struktur,
* Memiliki fasilitas pendukung memadai,
Tidak merugikan ekonomi pedagang,
sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan prinsip Good Governance .
King Naga menambahkan bahwa relokasi PKL Solo Presiden Jokowi Waktu Menjabat Walikota Solo seharusnya menjadi contoh: berbasis dialog, melibatkan pedagang, memastikan fasilitas lengkap, serta meningkatkan taraf hidup pedagang bukan menurunkan martabat mereka.
Di hadapan DPRD, pedagang menyampaikan keluhan terkait hilangnya pendapatan harian akibat relokasi serampangan tersebut.
DPRD menegaskan akan memanggil seluruh pihak terkait untuk RDP pada 26 November 2025.
GMBI menutup dengan pernyataan keras:
“Kalau pemerintah mau menata kota, silakan. Tapi jangan jadikan pedagang sebagai korban. Penataan boleh, tapi penindasan jangan pernah.”
Reporter : Ahmad Jajuli
