Bantah Menipu, Enjel Waya Tegas: "Saya Siap Bertanggung Jawab, Justru Saya yang Diintimidasi"

Bantah Menipu, Enjel Waya Tegas: "Saya Siap Bertanggung Jawab, Justru Saya yang Diintimidasi"

November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T07:27:48Z
Gunungsitoli, detiksatu.com || Kabar dugaan penipuan berkedok arisan yang sempat beredar di masyarakat kini berbalik menjadi dua narasi yang saling bertentangan. Enjel Waya, yang disebut-sebut sebagai ketua arisan, memberikan klarifikasi tegas saat ditemui awak media di Quick Cafe, Gunungsitoli, pada Jumat, (20/11/ 2026). Ia menegaskan tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya tidak berdasar dan menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 
Namun, di tengah upayanya untuk menunaikan tanggung jawab tersebut, Enjel justru mengaku menghadapi tekanan yang tidak wajar. Ia menduga adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya mengintimidasi dan melakukan intervensi, termasuk oknum ASN Pemko Gunungsitoli yang sebelumnya terlibat dalam keributan di Kantor PM, Jalan Gomo Nomor 10, Kota Gunungsitoli, pada hari yang sama.
 
" Saya tegaskan dengan tegas: tuduhan bahwa saya menipu adalah tidak benar sama sekali. Seseorang yang berniat menipu tidak akan tetap berada di tempat dan menunggu sampai dilaporkan. Jika saya berniat menguasai hak orang lain secara melawan hukum, tentunya saya sudah tidak ada di sini hari ini. Saya justru terus berkomunikasi dan berupaya menyelesaikan pembayaran secara bertahap."
 
"Lantas, mana nalarnya jika seseorang yang bersedia bertanggung jawab justru dihadang dengan intimidasi dan laporan sepihak? Ini bukan soal uang semata, melainkan ada pihak yang ingin mengubah narasi pertanggungjawaban menjadi narasi kejahatan. Padahal urusan arisan pada hakikatnya adalah hubungan keperdataan antar-anggota, bukan perbuatan pidana penipuan selama tidak ada unsur kesengajaan menghilang dengan uang tersebut."
 
"Saya tidak lari dari tanggung jawab. Justru saya yang menunggu untuk menyelesaikan. Namun saya mempertanyakan: mengapa di saat saya hendak menunaikan kewajiban, justru ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana, melakukan intimidasi, dan melaporkan saya terlebih dahulu? Biarkan hukum berjalan secara adil, tidak boleh ada tekanan apapun yang memengaruhi proses ini," ujar Enjel Waya dengan tegas.
 
Enjel Waya menambahkan pernyataannya terkait dugaan pihak yang mengintimidasi:
 
" Yang juga perlu diketahui, ada oknum ASN Pemko Gunungsitoli yang diduga mengaku-ngaku sebagai LSM dan pengacara untuk mengintimidasi saya. Bahkan pihak tersebut datang ke Kantor PM dan meminta identitas anggota TNI. Ada apa dengan hal tersebut? Mengapa urusan ini justru diwarnai dengan pihak yang tidak berkepentingan namun bertindak seolah-olah memiliki wewenang?"
 
"Saya juga sudah meminta kesediaan untuk menyicil pembayaran, namun pihak mereka tidak mau menerima penyelesaian secara bertahap. Saya menawarkan solusi, namun justru ditolak dan malah memperkeruh keadaan," tambahnya. 
 
Personil PM Pratu Jonathan Fakho: Tidak Ada Keterlibatan Oknum TNI, Masalah Diserahkan ke Pihak Berwajib
 
Terkait keributan yang sempat terjadi di Kantor PM dan isu keterlibatan pihak tertentu, awak media juga berhasil mengonfirmasi hal tersebut melalui pernyataan tertulis yang diterima via WhatsApp dari Personil PM Pratu Jonathan Fakho:
 
"Baik Pak Zebua, Kita sebagai anggota Polisi Militer hanya memfasilitasi tempat untuk penyelesaian dari masalah kedua belah pihak karena sebelumnya ada dugaan keterlibatan Oknum TNI-AD. Setelah kita lakukan penyelidikan dan konfirmasi terhadap Oknum TNI, tidak ditemukan keterlibatan sama sekali terkait masalah ini. Sehingga masalah ini selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Demikian Pak, Terimakasih."* 
 
Sementara itu, Ketua LSM Perlindungan Gea (PKP) Kota Gunungsitoli mengatakan Sabtu, (21/ 11/ 2026)
 
" Kami mencermati perkembangan ini dengan seksama dan ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku, Pasal 492 mengatur tentang penipuan dengan unsur kunci: adanya niat menipu sejak awal, tindakan mengelabui, dan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan Pasal 486 mengatur tentang penggelapan. Kedua pasal ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan jahat yang harus dibuktikan di persidangan."
 
Di sisi lain, hubungan antar-anggota dalam wadah arisan pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yakni perjanjian timbal balik. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan menunaikan kewajiban, belum tentu serta-merta berubah menjadi tindak pidana penipuan. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan kesepakatan dan kecakapan hukum, sedangkan ketidakmampuan melaksanakan prestasi dapat berupa wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.
 
Namun demikian, kami juga mengimbangi bahwa jika terbukti sejak awal terdapat niat tidak baik, berjanji tanpa berniat menepati, atau mengalihkan dana arisan untuk kepentingan pribadi, maka unsur pidana dapat terpenuhi. Semuanya harus diuji melalui proses penyelidikan yang objektif dan transparan.
 
Terkait laporan tambahan dari Enjel Waya mengenai adanya oknum ASN yang diduga mengaku-ngaku sebagai pihak berwenang dan meminta data di Kantor PM, hal ini tentu menjadi temuan penting yang juga perlu ditelusuri. Mengapa seorang ASN menggunakan identitas palsu dan mendatangi instansi lain untuk meminta data yang bukan wewenangnya? Hal ini berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN dan aturan perundang-undangan tersendiri.
 
Kami mempertanyakan: mengapa persoalan ini justru diwarnai dengan intimidasi dan tekanan di luar proses hukum yang sah? Intimidasi terhadap pihak yang sedang berupaya menyelesaikan kewajiban justru dapat menjadi persoalan hukum tersendiri. Polres Nias diharapkan menelusuri seluruh fakta, tidak hanya sepihak periksa aliran dana, dengar kedua belah pihak, klarifikasi dugaan intervensi oknum ASN tersebut, dan bedakan dengan tegas mana perselisihan perdata dan mana dugaan pidana. Jangan sampai jalur hukum justru dimanfaatkan untuk menekan pihak lain," tegasnya. "
 
Hingga berita ini diturunkan, kedua belah pihak memiliki narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi terdapat laporan dugaan penipuan yang telah masuk ke Polres Nias, dan di sisi lain terdapat klarifikasi beserta tuduhan intimidasi dan penolakan penyelesaian secara damai. Redaksi mengimbau masyarakat menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak yang terlibat. (SZ)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Bantah Menipu, Enjel Waya Tegas: "Saya Siap Bertanggung Jawab, Justru Saya yang Diintimidasi"

Trending Now