Kota Pekalongan - detiksatu. com II Dunia seni dan budaya Kota Pekalongan tengah memanas. Sejumlah perwakilan komunitas seni, yang tergabung dalam Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) Kota Pekalongan, secara serius mendesak Pemerintah Kota Pekalongan untuk segera melakukan audit menyeluruh dan reformasi total terhadap Dewan Kesenian Kota Pekalongan (DKKP).
Desakan ini muncul menyusul dugaan kuat adanya praktik kerja yang dinilai kurang profesional, minimnya transparansi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Dewan Kesenian Kota Pekalongan, serta pelaksanaan program dan lomba yang dinilai monoton, bahkan terindikasi manipulasi.
PAMDI, yang mewakili berbagai elemen komunitas seni dan budaya di Pekalongan, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Dewan Kesenian Kota Pekalongan mereka secara khusus menyoroti penggunaan anggaran publik yang dialokasikan untuk pengembangan seni dan budaya di kota batik tersebut yang terkesan kurang transparan.
"Kami, sebagai perwakilan komunitas seni, melihat ada kejanggalan dalam pengelolaan dana oleh Dewan Kesenian Kota Pekalongan," ujar Saeri, Ketua PAMDI.
Pihaknya telah menggelar audiensi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Pekalongan untuk mempertanyakan hal ini Namun dari pihak kepala dinas maupun kepala bidang belum bisa menemui,
" PAMDI menilai Penggunaan anggaran yang terkesan kurang transparan dan dewan kesenian kota Pekalongan juga dalam tugasnya dinilai kurang profesional di karenakan kegiatan hanyalah itu itu saja, Ada dugaan kuat terjadi penghamburan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk seniman dan pelaku budaya di Pekalongan. Serta, program-program yang diadakan terkesan monoton," ungkapnya.
Saeri menilai DKKP kurang terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara rinci kepada publik, khususnya kepada komunitas seni yang menjadi mitra kerja utamanya. Hal ini memicu kecurigaan adanya "ketidakberesan" dalam alokasi dana hingga dugaan manipulasi.
Selain masalah anggaran, komunitas seni juga menyoroti: Program yang Monoton: Pelaksanaan acara, termasuk berbagai lomba dan event kesenian, yang dinilai tidak variatif. Program yang diselenggarakan DKKP selama ini cenderung itu-itu saja dan dianggap tidak mampu memicu inovasi serta pengembangan potensi kesenian lokal secara signifikan.
Dugaan Manipulasi: "Kegiatan lomba atau event yang diadakan terkesan monoton dan tidak variatif. Kami membutuhkan terobosan yang benar-benar bisa mengangkat kekayaan seni budaya Pekalongan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Bahkan, ada indikasi adanya manipulasi dalam pelaksanaannya," tambah perwakilan tersebut.
Kepemimpinan DKKP: Pemilihan Ketua DKKP yang sudah menjabat selama dua periode dinilai kurang profesional dalam memajukan benih-benih penerus yang berkompeten.
Menyikapi Isu hal ini, PAMDI kota Pekalongan mendesak Pemerintah Kota Pekalongan melalui Disparbudpora dan Inspektorat Kota Pekalongan untuk mengambil langkah tegas: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan anggaran DKKP selama dua periode kepengurusan terakhir untuk membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan dan penghamburan dana.
Serta PAMDI Mendorong dinas terkait untuk melakukan reformasi total dalam tubuh Dewan Kesenian Kota Pekalongan, mulai dari evaluasi kepengurusan hingga penyusunan program kerja yang lebih inklusif dan transparan PAMDI juga meminta agar
Komunitas seni lokal harus dilibatkan secara aktif dikarenakan
Komunitas seni lokal juga memiliki peran pengawasan yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program DKKP ke depan.
PAMDI juga meminta pembenahan dalam lomba-lomba yang diadakan oleh Disparbudpora agar berjalan secara sehat, tanpa adanya manipulasi atau persengkongkolan. Mulai dari Pendaftaran harus sesuai dengan prosedur, dan tahap penilaian harus jujur, karena bakat anak-anak tersebut bisa membawa nama baik Kota Pekalongan. Serta dalam pemilihan atau
Penggunaan juri dalam lomba-lomba tersebut juga harus diperbaiki, tidak boleh itu-itu saja, melainkan harus melibatkan juri yang kompeten serta bersertifikat.
"Atas audiensi ini, PAMDI menanti respons cepat dan konkret dari Pemkot Pekalongan. Seni dan budaya adalah aset penting kota, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan integritas dan profesionalisme demi kemajuan bersama," ujar Saeri.
"Kegiatan lomba vocal jambore pemuda HR ini 14 Nopember di Musium Batik sangatlah curang dan curang dalam penilaian berpihak terbukti ketika diprotes sampe jurinya kabur ,fakta boleh dicek dlm vidio peserta" ungkap Saeri . (AR)
