Tersingkir tidak diakomodir dalam berbagai kebijakan, baik itu kebijakan afirmatif demi pemberdayaan melalui UU otonomi khusus maupun pemekaran berbagai Kabupaten, Kota hingga Provinsi di Tanah Papua.
Penduduk Orang Asli Papua (POAP) hanya dipandang sebatas OBJEK dari berbagai program pembangunan maupun pemekaran wilayah di Tanah Papua.
Sebagaimana dalam tatanan implementasi dan pelaksanaan di Kabupaten Jayawijaya, sebagai Kota Induk dari 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
Yang kini, bertumbuh dalam bayang-bayang aksi kriminal dan Begal.
```Fenomena kriminalitas dan begalisme yang meningkat drastis di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan perlu dilihat sebagai buah kegagalan pembangunan secara struktural yang mengabaikan penduduk orang asli Papua, dari tatanan kebijakan dan implementasi pemerintahan sebelumnya.```
Yang memandang penduduk setempat sebatas objek, mesin pelicin berbagai program maupun pemekaran wilayah yang hadir di atas tanah mereka.
Karena itu, tulisan ini hadir untuk menilik kegagalan struktural pembangunan yang merembes pada peningkatan angka kriminalitas dan begalisme yang drastis di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
```Aksi begalisme hingga kriminalitas yang meningkat drastis di Provinsi Papua Pegunungan bermula demi memenuhi kebutuhan makan-minum yang meningkat tanpa arah pemenuhan yang jelas, *(Laorens Wantik).*```
Aksi yang tidak manusiawi ini telah menimpah berbagai orang dan profesi.
Fenomena ini, tidak bisa diatasi dengan penegakan hukum dan pendekatan keamanan semata guna memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi perlu mencari jalan tengah yang inklusif, berkelanjutan dan berjangka panjang.
Sebagai upaya dan bagian dari pembangunan itu sendiri, karena kehadiran pemerintah tidak turun dalam ruang yang kosong, tetapi hadir ditengah-tengah masyarakat adat Hubula yang mendiami lembah Balim.
Sehingga harus ada upaya-upaya yang manusiawi kepada masyarakat adat Hubula dengan memberikan ruang, kesempatan bagi mereka guna terlibat dan berperan aktif dalam implementasi berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan.
Demi membendung aksi-aksi begalisme dan kriminalitas sebab pada dasarnya aksi ini lahir,
Karena hilangnya ruang dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan makan-minum dengan cara yang halal.
Sehingga berbagai aksi kriminal dan begal yang meningkat drastis di Kabupaten Jayawijaya, perlu dilihat juga sebagai buah dari kegagalan struktural pembangunan.
Yang hanya mengutamakan orang pendatang di berbagai lini pekerjaan seraya menelantarkan dan memandang penduduk setempat sebagai objek berbagai program pembangunan.
Karena itu pola pendekatan dalam tatanan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan harus dirubah dan memandang penduduk setempat sebagai subjek pembangunan.
Seraya memberikan kesempatan dan ruang yang sebesar-besarnya bagi mereka demi menumbuh-kembangkan keterlibatan dan peran serta dalam tatanan; Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang diimplementasi diatas tanah mereka.
Guna menekan berbagai aksi kriminalitas dan begalisme yang tidak manusiawi, di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
*Walani, 8 November 2025*
_Ditulis oleh:_
*J.W.Ronaldo*
Penulis merupakan lulusan *Antropologi FISIP UNCEN* , yang aktif menulis dan menyuarakan isu-isu kemanusiaan, masyarakat adat di Tanah Papua, untuk melihat tulisan-tulisan penulis yang lain dapat mengunjungi blogger penulis; http://sabacarita.blogspot.com/
*Daftar Pustaka:*
1. *Dr, Laorens Wantik, M.Pd.Si. (2025). Anomi Masyarakat Jayawijaya: Meningkatnya Kriminalitas Sebagai Gejala Sosial-Ekonomi.*
