“Siapa menguasai algoritma, ia menguasai cara manusia melihat dunia,” tegas Agus. Ia menilai Presiden dan Bappenas sudah “cukup digital-minded”, namun pemahaman di banyak level pembuat kebijakan masih tertinggal—sehingga kedaulatan digital belum diperlakukan sebagai isu “penting sekaligus mendesak”.
*Kolonialisme Digital dan “Ekonomi Perhatian”*
Agus memotret platform global—dari jejaring Amerika hingga Tiongkok—sebagai dua kubu yang berebut perhatian pengguna Indonesia. Perhatian dikonversi menjadi “bait” data, diolah menjadi profil perilaku, lalu dipakai memprediksi dan mendorong tindakan: dari belanja sampai pilihan politik. “Kolonialisme hari ini menyedot perhatian, menyedot data, lalu menembus kedaulatan,” ujarnya.
Ia mengaitkan fenomena ini dengan peringatan lama Samuel Huntington tentang benturan nilai dan gagasan Alvin Toffler soal “gelombang informasi”: mereka yang hanya menjadi pengguna platform, tanpa membangun platform dan data sendiri, pada akhirnya “digulung gelombang”.
*Big Data Bukan Sekadar Punya Data Center*
Menjawab kerancuan istilah, Agus menekankan Big Data ditandai minimal oleh 3V:
Volume: miliaran klik, posting, transaksi per detik yang tak dibuang;
Velocity: data masuk/keluar real-time, siap di-query saat itu juga;
Variety: teks, video, lokasi, audio, mimik wajah, hingga pola emosi.
Menurutnya, banyak instansi mengira sudah punya “big data” hanya karena memiliki pusat data SPBE. “Itu repositori operasional—bukan gudang perilaku nasional,” katanya. Ia menambahkan, kelas data global menuntut infrastruktur Tier-4 yang “nyaris tak boleh mati”—dengan pendinginan, catu daya redundan, dan orkestrasi komputasi tingkat tinggi.
Dari Scroll ke Kendali Perilaku
Agus memetakan rantai nilai algoritmik:
1. Data Collection: jejak klik, komentar, durasi tonton, lokasi;
2. Storage & Linking: penyimpanan di cloud lintas negara, pengaitan pola antarpengguna;
3. Modeling: machine learning memprediksi pemicu dopamin dan momen paling efektif untuk iklan/propaganda;
4. Decision Engine: feed disusun untuk memperkuat bias (filter bubble), membentuk opini tanpa disadari.
Ia mengutip kasus Cambridge Analytica sebagai bukti bahwa profil psikologis dapat dipersenjatai untuk memengaruhi pilihan kolektif. Dampaknya, ruang publik terpecah dalam gema algoritma: masing-masing kelompok merasa “semua orang sependapat”, padahal hanya mendengar pantulan preferensi sendiri.
*Seruan Kebijakan: Big Data Nasional & Kedaulatan Teknologi*
Agus mendorong lahirnya Big Data Nasional yang terintegrasi lintas K/L, berdaulat secara teknis dan yuridis (penempatan data, kontrol algoritma, dan monetisasi di dalam negeri). Ia menilai ini harus menjadi prioritas kebijakan, bukan proyek pinggiran. “Ini bukan wacana; ini infrastruktur kesadaran bangsa,” ucapnya.
Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyoroti aspek infrastruktur (biaya, pendingin, reliabilitas) hingga dimensi etik (maqāṣid al-syarī‘ah) dari pengelolaan data perilaku warga. Penutup acara merangkum nada peringatan—sekaligus ajakan bergerak:
“Siapa menguasai data, menguasai pikiran. Siapa menguasai pikiran, menguasai peradaban.”
