Kabupaten Bogor, detiksatu.com II Pembangunan proyek irigasi drainase di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam dari Kepala Desa Kiarasari dan masyarakat. Proyek tersebut diduga sebagai proyek siluman lantaran tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, Sabtu (20/12/2025).
Dasar Hukum harus memakai Papan Proyek.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) : Menyatakan bahwa informasi penggunaan anggaran negara adalah informasi publik yang wajib diumumkan.
Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menekankan prinsip transparansi, salah satunya melalui penyampaian informasi proyek di lokasi fisik.
Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 dan Permen PU No. 12/PRT/M/2014: Mengatur detail teknis, termasuk persyaratan papan nama proyek di sektor konstruksi dan drainase.
Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2018: Menegaskan kewajiban pemasangan papan proyek sebagai bagian dari transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak adanya koordinasi dengan pemerintah desa, serta penggunaan material bangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Kecurigaan semakin menguat setelah awak media detiksatu.com bersama Kepala Desa Kiarasari melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek. Di lapangan ditemukan berbagai kejanggalan, mulai dari penggunaan pasir teras, pasir kali, hingga batu bekas dari drainase lama. Bahkan, ditemukan pecahan tembok rumah warga yang sebelumnya roboh digunakan sebagai pengganti batu belah.
Tak hanya itu, proyek tersebut juga diduga menyebabkan kerusakan pada dapur rumah seorang janda lanjut usia, hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kepala Desa Kiarasari, Ahyar Suryadi atau yang akrab disapa Jaro Ahyar, mengaku geram dan kecewa karena tidak pernah menerima pemberitahuan terkait adanya proyek tersebut.
“Ketika ada pembangunan di sini, saya sebagai Kepala Desa Kiarasari sama sekali tidak mengetahuinya. Tidak ada pemberitahuan ke desa. Proyek drainase ini sudah berjalan lebih dari satu minggu dan membuat saya serta masyarakat bertanya-tanya, ini pembangunan dari mana,” tegas Jaro Ahyar saat ditemui di lokasi, Sabtu (20/12/2025).
Ia juga menyoroti kualitas pekerjaan yang dinilai asal-asalan dan jauh dari standar.
“Ini katanya pembangunan pemerintah, tapi tidak ada informasi sama sekali. Saat saya cek ke lokasi, pembangunannya menggunakan bahan bukan pasir, tapi teras, dan memungut material seadanya. Yang lebih parah, ada rumah warga yang rusak. Dapurnya roboh, kamar mandinya tidak bisa digunakan akibat pekerjaan ini,” ungkapnya dengan nada geram.
Menurut Jaro Ahyar, hingga kini baik pihak pelaksana maupun konsultan proyek belum pernah berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemerintah desa.
“Tidak ada konsultasi ke desa, papan kegiatan pun tidak dipasang. Saya sebagai kepala desa seperti tidak dianggap. Saya ini dianggap apa? Tunggul?” ujarnya dengan raut marah dan kecewa.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dinas yang menangani bidang drainase atau irigasi, agar bersikap transparan dan melibatkan pemerintah desa dalam setiap kegiatan pembangunan.
“Tolong informasikan kepada kami para kepala desa. Kami harus tahu dan bisa melakukan monitoring. Sekarang sudah ada warga yang mengeluh, rumahnya kebanjiran saat hujan dan dapurnya roboh akibat pekerjaan ini,” pintanya.
Sementara itu, Rosid, anak dari Mak Konol, seorang janda berusia 79 tahun yang rumahnya terdampak, mengungkapkan kesedihannya. Ia mengatakan dapur rumah ibunya roboh akibat proyek tersebut.
“Seharusnya sebelum dikerjakan ada pemberitahuan kepada saya, tapi ini tidak ada sama sekali sampai dapur ibu saya roboh,” kata Rosid.
Ia berharap ada tanggung jawab dari pihak terkait atas kerusakan rumah ibunya.
“Mau komplain ke pekerja juga saya tidak enak. Saya berharap ada bantuan untuk memperbaiki dapur dan kamar mandi ibu saya yang roboh, karena dari mana saya harus memperbaikinya dengan uang sendiri sedangkan keadaan seperti ini,"harap Rosid
(Tb Gunawan)
