Foto Ahmad khozinudin: Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis_
Jakarta,detiksatu.com -- Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah (19/12). Ketua Umum Bara-JP Willem Frans Ansanay mengatakan Jokowi siap memaafkan beberapa terlapor pencemaran nama baik, kecuali 3 orang.
Ketiga orang yang dimaksud adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Lalu, Willien mengedarkan narasi seolah Jokowi seorang pemaaf.
Sebenarnya, informasi ini secara hukum tidak bernilai. Apalagi, jika itu dikaitkan dengan sosok bernama Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui, sejak era Jokowi memimpin Indonesia menjadi terbelah. Jokowi tak mampu menjadi Presiden bagi segenap rakyat, melainkan hanya bagi pendukungnya.
Keterbelahan rakyat dalam kubu Cebong Kampret, hingga muncul stigma Kadrun, semua terjadi di era Jokowi. Kasus Penistaan agama begitu masif juga di era Jokowi. Hingga NU saat ini terbelah, juga karena ulah Jokowi yang memberikan konsesi tambang kepada NU.
Sehingga, klaim Jokowi pemaaf itu tidak bernilai sama sekali, ditinjau dari beberapa aspek.
Pertama, klaim itu bersumber dari Relawan. Bukan dari Jokowi langsung.
Kedua, kalaupun Jokowi mengungkap itu, *itu hanyalah manuver untuk MEMECAHBELAH PERJUANGAN mengungkap kasus ijazah palsu.* Karena kasus ini tidak berhenti hanya dengan permaafan Jokowi. Buktinya, Polda pasca gelar perkara khusus justru melanjutkan penyidikan.
Ketiga, sosok Jokowi terkenal dengan kebohongannya. Dari bohong soal mobil Esemka hingga anaknya tak mau terjun ke politik.
Sehingga, jika Jokowi hanya berbohong sedikit lagi soal kasus ijazah palsu, maka hal itu tidak menghilangkan atau menambah statusnya yang dikenal pembohong. Jadi, tak penting lagi mempercayai omongan Jokowi.
Yang lebih penting saat ini adalah mendorong penyidik agar melakukan uji forensik secara independen. Jangan sampai hasil lab polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat berulang dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Karena keduanya memiliki relasi potensi intervensi yang sama.
Kasus pembunuhan Joshua Hutabarat hasil tes dokter forensik Polri ngawur karena ada faktor pengaruh Irjen Pol Ferdy Sambo. Adapun dalam kasus ini, jelas sosok Jokowi tak bisa dianggap tak punya pengaruh pada institusi Polri.
Lagipula, uji labfor akan memenuhi unsur tranparan, profesional, kredibel dan akuntabel saat dilakukan oleh institusi independen. Kami mengusulkan Labfor UI atau lembaga BRIN sebagai otoritas yang independen untuk menguji secara forensik dokumen ijazah Jokowi. [].
