“Sebagaimana kita saksikan dalam laporan di berbagai media, skala bencana sangat luas dengan kerusakan yang besar. Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang," ujar Sukamta dalam keterangannya yang diterima detiksatu.com di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Selain itu, sambung dia, masih banyak wilayah yang terisolasi dan belum bisa mendapat akses bantuan. "Sebagian pemerintah daerah atau kabupaten lumpuh tak berdaya untuk melakukan tanggap darurat bencana. Melihat situasi ini, sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” tegas Sukamta.
Sukamta tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilakukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI–Polri, serta pengiriman bantuan logistik.
Namun demikian, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril bagi mereka yang sedang terdampak bencana,” tutur Sukamta.
Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, penetapan bencana berskala nasional, menurut Sukamta juga memiliki sisi lain yang penting menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bahwa dampak bencana saat ini diperparah oleh kerusakan hutan.
Lebih lanjut dia menegaskan, pemerintah harus segera turun tangan mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi.
“Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional. Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segera bertindak,” bebernya.
Sementara itu, sebagai wujud kepedulian, Sukamta menyatakan bahwa Fraksi PKS melakukan pemotongan gaji seluruh anggota FPKS untuk disumbangkan bagi korban bencana.
