Prabowo ingin mengelola dua sayap besar, yaitu komponen pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk Komite Eksekutif Papua.
Presiden telah menerbitkan dua peraturan presiden sebagai awal mula peta pembangunan Papua, baik jangka pendek maupun panjang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, seluruh kepala daerah di Papua akan bertemu dengan Presiden RI, Prabowo Subianto pada Selasa (15/12/2025) sore.
Tapi Prabowo tidak bertemu dengan kepala suku yang sesungguhnya, justru Prabowo hanya bertemu dengan para pejabat dan mantan pejabat,
Dalam hal ini Prabowo Subianto diminta adakan pertemuan audensi antara kepala suku adat menteri desa dan presiden Prabowo Subianto, bhasa pembangunan jalan Wamena Jayapura
Hal tersebut disampaikan Tito usai menggelar rapat tertutup dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan seluruh kepala daerah se-Papua di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa pekan terakhir, tapi pertemuan tertutup tidak ada perwakilan dari suku adat ,
Maka pihaknya diminta pertemuan agenda khusus bersama kepala suku adat daerah dan Prabowo Subianto.
Kepala suku adat tegas , tidak ada pembangunan sebelum melunasi atas hak tanah, tidak ada pembangunan ilegal atas hak tanah adat,
"Bapak Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Tapi kenapa presiden tidak mengundang seluruh kepala suku adat Papua, justru presiden panggil mantan pejabat yang tidak faham soal Papua, bahas percepatan pembangunan,
Ini sesuatu yang aneh tegasnya,.
"Ini adalah sebuah komitmen yang besar dari Bapak Presiden, sebuah keputusan politik untuk bisa mengelola langkah-langkah, dua sayap besar di dalam mengelola percepatan pembangunan Papua.
Tentu adalah sayap kementerian dan lembaga, termasuk BUMN di sini, dengan segala regulasi, kebijakan, program, anggaran, dan juga berbagai rancangan-rancangan strategis ke depan terutama 5 tahun ke depan," ungkap dia.
"Tapi di sisi lain, kita juga memiliki sayap pemerintahan daerah. Khususnya adalah para Gubernur, para Bupati/Walikota yang juga memiliki berbagai prioritas, regulasi-regulasi lokal, strategi program, dan anggaran, sehingga ini perlu ada sebuah keterpaduan,"
Oleh sebab itu di mohon presiden Prabowo segera mengadakan audensi bersama kepala suku adat Papua, karena
"Memadukan dari sayap regulasi sektoral dan regulasi daerah, memadukan kebijakan dan strategi, memadukan pendekatan sektoral dengan kontekstual daerah atau kontekstual Papua. Kemudian melihat aspirasi yang berkembang dari daerah kemudian yang bisa dirumuskan menjadi sebuah kebijakan nasional untuk masyarakat di Tanah Papua,"
