Penolakan ini disertai dengan aksi ujuk rasa dari ribuan massa di kabupaten intan jaya sasaran aksi di kantor DPRD kabupaten intan jaya provinsi Papua Tengah pada 13/1/2026
Kordinator aksi yosan mengatakan Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat melalui pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950 sebagai bangsa yang telah merdeka sejak tahun 1945.
Ia mempertanyakan dasar hukum Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tetapi realitanya nihil .
Selain itu, negara juga berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Dalam hukum internasional modern, negara bertindak sebagai pemangku tanggung jawab utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar rakyatnya, sementara individu adalah pemegang hak.
Ia juga mendoktrin Hal ini ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik setiap individu di wilayahnya tanpa diskriminasi.
Demikian pula dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan Hubungan Konsuler (1963), negara diwajibkan untuk melindungi kepentingan warga negaranya" kata yosan dalam persnya
Namun dalam praktiknya, "kewajiban negara tidak berjalan selaras dengan realitas di lapangan, Yang terjadi justru sebaliknya: kemiskinan terus meningkat, pengangguran semakin meluas, korupsi merajalela, serta permasalahan pendidikan, kesehatan, dan konflik sosial yang tak kunjung terselesaikan"
Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi, enam di antaranya berada di Tanah Papua, yaitu: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Yosan mengatakan Sejak tahun 2001, Papua diberikan status Otonomi Khusus (Otsus) yang bertujuan memberikan kewenangan, dana, dan kelembagaan khusus agar masyarakat Papua dapat mengatur dirinya sendiri demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi Orang Asli Papua, serta melindungi hak-hak masyarakat adat".
" Pilar utama Otsus Papua sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 meliputi: pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi, pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, serta pembangunan ekonomi kerakyatan". pungkasnya
Konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di kabupaten intan jaya
Sejak tahun 2019 hingga 2026, Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah yang mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB. Konflik ini berlangsung berkepanjangan dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Kata korlap aksi Yosan dalam persnya.
"Konflik bersenjata di Intan Jaya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pendekatan keamanan yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan".
Selanjutnya persoalan utama adalah pendropan militerisasi di kabupaten Intan, Penempatan aparat, dan pembangunan pos-pos militer di wilayah pemukiman warga menjadikan basis militer membuat kehilangan kebebasan aktivitas masyarakat, Menganggu akses pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan di wilayahnya Akibatnya". Kata yosan
Ia magakui Sejak 2019 hingga awal tahun 2026 , konflik bersenjata telah memicu krisis kemanusiaan serius, disebabkan dari pengungsian massal, trauma psikologis, hilangnya hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebebasan aktivitas rakyat. Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan terdampak. Hingga kini, persoalan pengungsian belum ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Yosan uga menjelaskan dalam persnya Konflik berkepanjangan ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi pemerintahan. Pendekatan keamanan yang dominan dinilai gagal menyentuh akar persoalan, sehingga semakin memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan pemerintah RI .
Dampak Terhadap Pendidikan Dan Kesehatan
operasi militer dampaknya terhap sektor pendidikan ditanah Intan jaya tidak ada kebebasan untuk pendidikan :
Berdasakan data 52 gedung sekolah dalam kondisi tidak layak untuk gunakan, kondisi keamanan kurang stabil, terbatasnya tenaga pendidik, selain minimnya sarana dan prasarana menyebabkan aktivitas pendidikan Tidak berjalan mulus
Selanjutnya dampak Konflik di bidang kesehatan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi Papua Tengah:
" 6 puskuesmas yang perlu perhatian serius karena sejak Kehadiran aparat TNI POLRI menimbulkan rasa takut, stres, dan trauma psikologis bagi masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia". Katanya
Selain itu . "Terbatasnya kehadiran tenaga medis, kerusakan fasilitas kesehatan, serta situasi keamanan yang tidak kondusif berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian tinggi kabupaten intan jaya".
Seluruh persoalan ini terus berlangsung karena penyelesaian konflik lebih banyak mengedepankan pendekatan militeristik, bukan pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
Pendropan militer secara besar-besaran, pembangunan pos militer berdekatan dengan pemukiman warga, pengambilalihan tanah adat, kekerasan seksual terhadap perempuan, penembakan warga sipil, serta penggunaan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan gereja jadikan pos militer menilai gagal membangun berbasis kebutuhan masyarakat".bungkas Yosan
Dengan demikian , Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMI-R) menyatakan sikap dan menuntut:
1. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya segera memfasilitasi Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus Soanggama.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya segera memfasilitasi pertemuan dialog antara mahasiswa dan perwakilan tokoh masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Koordinator Lapangan (Korlap)
Yosan
Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap)
Yoser
Penanggung Jawab
Pimpinan Mahasiswa Intan Jaya
17 Kota Studi Se-Indonesia
Kontributor inggi Kogoya
