Kuala Tungkal, detiksatu.com — Pembangunan jalan beton di RT 12 Desa Sungai Limau, tepatnya di depan lokasi Pop Besin, kini menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari dana aspirasi anggota Dewan dan dikerjakan pada Tahun Anggaran 2024 itu diduga tidak menggunakan material sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada beberapa bagian pondasi jalan yang seharusnya menggunakan besi tulangan (harmes), justru diduga digantikan dengan karung bekas semen. Dugaan tersebut diungkapkan oleh seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
“Ini proyek dari dana aspirasi. Baru hitungan satu tahun, tapi kondisi jalannya sudah rusak. Coba lihat sendiri,” ujar sumber tersebut.
Tak hanya soal material, proyek ini juga diwarnai isu dugaan konflik kepentingan. Kontraktor pelaksana disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu oknum anggota Dewan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan integritas proses pengadaan proyek publik tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan, jalan beton yang belum lama selesai dibangun sudah mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah titik. Kondisi ini memicu kekecewaan warga, mengingat proyek tersebut seharusnya memiliki daya tahan jangka panjang.
Jika dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi benar adanya, maka fungsi pengawasan dari konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) patut dipertanyakan. Bahkan, tak menutup kemungkinan adanya dugaan praktik penyimpangan yang sengaja ditutupi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti identitas oknum dewan maupun pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh.
“Kalau terbukti ada penyimpangan, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas. Ini uang rakyat,” tegas salah satu warga.
Kasus ini menambah daftar proyek infrastruktur desa yang menjadi sorotan publik dan menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas serta kualitas pembangunan yang bersumber dari dana negara.(Tim)

