Satu-satunya akses yang masih bisa dilalui hanyalah kendaraan roda dua, itu pun dengan risiko tinggi. Jalur tersebut dapat digunakan berkat inisiatif swadaya masyarakat yang bergotong royong membuat jalan darurat seadanya, tanpa dukungan alat berat maupun material memadai.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat jalan tersebut merupakan urat nadi penghubung antarwilayah, yakni akses utama menuju Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Terangun, hingga Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Lumpuhnya jalur ini berdampak langsung pada mobilitas warga, distribusi logistik, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kalau roda empat sama sekali tidak bisa lewat. Kami terpaksa gotong royong buat jalan darurat supaya motor bisa lewat. Itu pun rawan, salah sedikit bisa jatuh,” ujar Jalal Ubr, warga sekitar yang kerap melintas, kepada media.
Dengan nada penuh harap, Jalal juga menyampaikan keluhan masyarakat setempat menggunakan bahasa daerah,
“Tolong pak diliput, kami betul-betul rasa berat. Jalan puncak ini rintangannya besar sekali.”
Keluhan tersebut mencerminkan frustrasi kolektif warga yang selama lebih dari satu bulan hidup dalam keterbatasan akses, tanpa kepastian kapan perbaikan akan dilakukan. Masyarakat menilai, kerusakan jalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kepentingan lintas kecamatan dan lintas kabupaten.
Ironisnya, sejak bencana terjadi akhir November 2025, belum terlihat adanya langkah konkret, baik berupa penanganan darurat, pemasangan rambu peringatan permanen, maupun pengerahan alat berat dari instansi terkait di tingkat provinsi.
Warga pun secara terbuka meminta Pemerintah Aceh untuk memprioritaskan perbaikan jalan tersebut, mengingat fungsinya yang strategis dan dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedalaman.
“Ini bukan jalan kecil kampung. Ini jalan provinsi. Kalau dibiarkan terus, kami yang menanggung risiko, dari ekonomi sampai keselamatan,” ungkap warga lainnya.
Masyarakat berharap, laporan dan sorotan media dapat menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan, agar tidak menunggu kondisi semakin parah atau menelan korban jiwa baru kemudian bertindak.
Untuk saat ini, warga hanya bisa mengandalkan solidaritas dan gotong royong, nilai lama yang terus hidup. Namun publik juga menegaskan, semangat kebersamaan tidak boleh dijadikan alasan pembiaran oleh negara.
Bola kini ada di tangan Pemerintah Aceh. Jalan ini bukan sekadar jalur tanah dan batu—ia adalah denyut kehidupan masyarakat. Jika akses terputus, maka pelayanan publik ikut terhenti. Dan itu bukan sekadar kelalaian teknis, tapi soal tanggung jawab.
(Kang Juna - Reporter)
