Salah satu temuan mencatat perjalanan dinas Sekretariat DPRK Gayo Lues ke DPRK Bireuen pada 23 Januari 2024. Kegiatan yang diikuti delapan orang tersebut menggunakan nomor 175/03.3/Setwan dan menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp64.547.600,00, dengan sumber dokumen tercatat Gu-Nihil.
Selanjutnya, perjalanan dinas ke DPRK Bener Meriah pada 13 Februari 2024 dengan jumlah peserta 11 orang juga ditemukan kelebihan pembayaran Rp19.209.600,00, menggunakan identitas NIP 198204042008012002, dengan sumber dokumen Go-Nihil.BPK juga mencatat perjalanan dinas tujuan Aceh dengan nomor 175/37.2/Setwan Tahun 2024 yang menimbulkan selisih pembayaran Rp13.824.640,00, kembali dengan dokumen pertanggungjawaban Go-Nihil.
Temuan serupa berlanjut pada perjalanan dinas Sekretariat DPRK Gayo Lues ke Kabupaten Karo pada 20 November 2024. Kegiatan yang diikuti 15 orang dan menggunakan St/SPT 175/67/Setwan tersebut tercatat menimbulkan kelebihan pembayaran Rp34.207.000,00, dengan sumber dokumen Go-Nihil.Selain itu, perjalanan dinas ke Banda Aceh yang diikuti 17 orang menggunakan St/SPT 175/53/Setwan Tahun 2024 juga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp27.979.600,00, kembali dengan dokumen pertanggungjawaban Go-Nihil.
Rangkaian temuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRK Gayo Lues. Publik mempertanyakan apakah kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan ke kas daerah, atau justru belum dipertanggungjawabkan secara jelas.Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut secara serius dan transparan. Penelusuran aliran dana serta kejelasan pertanggungjawaban dinilai penting agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran dan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Hasil konfirmasi tim media kepada pihak Sekretariat DPRK Gayo Lues menyebutkan bahwa yang bersangkutan meminta agar konfirmasi dilakukan langsung ke kantor DPRK Gayo Lues. Ia menyarankan tim media untuk berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRK Gayo Lues.Menurut keterangannya, saat ini ia tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Setwan) karena telah diberhentikan dari jabatannya. Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait persoalan yang dikonfirmasi.
Hingga berita ini disusun, tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di lingkungan DPRK Gayo Lues melalui pesan WhatsApp. Namun, meski pesan tersebut telah terbaca, tidak ada jawaban atau tanggapan yang diberikan. Sikap diam ini pun menimbulkan tanda tanya di tengah publik yang menantikan kejelasan informasi.
Reporter : Dir
