Oleh: Dr. Imanuel Gurik
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan
dan SDM Setda Kabupaten Tolikara
Papua, detiksatu.com || Pegunungan kembali mencatatkan satu momentum penting dalam perjalanan sejarahnya. Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke provinsi termuda di Tanah Papua itu bukan sekadar agenda kenegaraan rutin, melainkan peristiwa politik dan sosial yang sarat makna. Di wilayah yang selama puluhan tahun identik dengan keterisolasian, tantangan geografis ekstrem, dan ketimpangan pembangunan, kehadiran orang nomor dua di republik ini menjadi simbol kuat bahwa negara hadir dan menaruh perhatian serius. Rabu (14/01/2026).
Bagi masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di kawasan “atap negeri”, kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni protokoler dengan barisan penyambutan dan pidato resmi. Lebih dari itu, kehadiran Wakil Presiden dimaknai sebagai pengakuan negara terhadap eksistensi provinsi baru ini sekaligus pengharapan bahwa pembangunan nasional benar-benar menukik ke kampung-kampung dan menyentuh kehidupan masyarakat asli.
Setidaknya terdapat tiga catatan reflektif yang berkembang di tengah publik Papua Pegunungan dalam menyikapi kunjungan tersebut, yakni simbol kehadiran negara, penegasan agenda pembangunan, serta harapan baru terhadap relasi antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat.
Simbol Hadirnya Negara di Tanah Pegunungan
Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah pegunungan Papua kerap merasa berada jauh dari pusat perhatian nasional. Akses yang terbatas, biaya hidup yang tinggi, serta minimnya infrastruktur dasar menjadi realitas sehari-hari yang seolah menegaskan jarak antara pusat dan pinggiran.
Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan sempat dipandang sebagian pihak hanya sebagai langkah administratif. Namun, kehadiran Wakil Presiden membuktikan bahwa pembentukan provinsi baru tersebut tidak berhenti di atas kertas. Negara hadir secara nyata, melihat langsung jalan-jalan terjal, tantangan logistik, keterbatasan layanan dasar, serta kehidupan masyarakat yang selama ini bertahan dalam kondisi serba terbatas.
Simbol ini memiliki nilai sosial yang besar. Bukan karena kemegahan acara atau panjangnya iring-iringan, melainkan karena tumbuhnya kembali kepercayaan publik. Bagi warga Papua Pegunungan, melihat pejabat tertinggi negara berjalan dan berdialog di Wamena membawa pesan sederhana namun mendalam: kami adalah bagian dari Indonesia, dan kami tidak dilupakan. Energi psikologis dan sosial ini tidak dapat digantikan oleh proyek fisik sebesar apa pun.
Penegasan Agenda Pembangunan Yang Lebih Berkeadilan
Kunjungan Wakil Presiden juga menjadi penegas arah kebijakan pembangunan nasional di Papua Pegunungan. Sebagai provinsi baru, wilayah ini tengah bergulat dengan berbagai tantangan mendasar, mulai dari kebutuhan infrastruktur, konsolidasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, hingga percepatan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dalam konteks Papua Pegunungan, pembangunan tidak dapat lagi berorientasi pada pusat kota semata. Jalan penghubung antar kabupaten, layanan kesehatan hingga ke kampung-kampung terpencil, serta pendidikan yang menjangkau anak-anak dari berbagai suku seperti Lani, Yali, Mee, Nduga, Damal, Hubula, dan suku-suku lainnya harus menjadi prioritas utama.
Kehadiran Wakil Presiden membuka ruang strategis bagi penguatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Momentum politik ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa besarnya peluang harus sejalan dengan tanggung jawab moral.
Provinsi Papua Pegunungan tidak boleh berkembang menjadi birokrasi yang gemuk tanpa arah, melainkan harus tampil sebagai mesin percepatan kesejahteraan yang mampu mengubah wajah Papua dari dalam, berbasis pada kebutuhan riil masyarakatnya.
Harapan Baru Relasi Negara Dan Masyarakat Lokal
Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah harapan akan terbangunnya relasi yang lebih sehat dan setara antara masyarakat Papua Pegunungan dan pemerintah pusat. Selama ini, dialog antara negara dan masyarakat Papua kerap terdistorsi oleh isu politik, keamanan, dan konflik kepentingan.
Kunjungan Wakil Presiden yang datang untuk mendengar dan melihat secara langsung membuka peluang baru bagi pola komunikasi yang lebih inklusif. Ke depan, pembangunan Papua Pegunungan tidak cukup dilakukan secara sentralistik. Pemerintah pusat perlu memberi ruang luas bagi kearifan lokal, kepemimpinan adat, peran gereja, serta komunitas akar rumput untuk terlibat aktif.
Pembangunan yang paling efektif adalah pembangunan yang dekat dengan budaya setempat dan menjadikan manusia Papua sebagai modal utama. Dalam kerangka ini, pesan yang dibawa Wakil Presiden menjadi sangat jelas: pemerintah daerah dan masyarakat lokal memiliki mandat untuk berinovasi, sementara negara hadir untuk menopang dan memperkuat, bukan menggantikan peran lokal.
Momentum Yang Harus Dijaga
Kunjungan Wakil Presiden tentu bukan jaminan bahwa seluruh persoalan Papua Pegunungan akan terselesaikan dalam waktu singkat. Tantangan masih besar, mulai dari kemiskinan terstruktur, akses wilayah yang sulit, ketergantungan fiskal, hingga kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.
Namun, sejarah pembangunan selalu berawal dari tanda-tanda kecil yang menumbuhkan harapan. Jika momentum ini diikuti dengan tata kelola anggaran yang transparan, sinergi lintas lembaga, inovasi kebijakan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, maka kunjungan Wakil Presiden akan tercatat sebagai titik balik penting bagi Papua Pegunungan.
Pada akhirnya, makna terdalam dari kehadiran Wakil Presiden di tanah Pegunungan Papua dapat dirangkum dalam satu narasi sederhana namun kuat: wilayah yang selama ini terasa jauh kini semakin dekat dengan pusat, dan masyarakat yang lama menunggu kini menatap masa depan dengan harapan yang lebih terang. Negara hadir bukan hanya dalam kata-kata, tetapi berjalan bersama rakyat Papua Pegunungan menuju perubahan yang berkeadilan dan bermartabat.
Red-Ervinna
