Data kontrak menunjukkan, perjanjian kerja telah diteken sejak 2 Oktober 2025. Namun hingga memasuki pertengahan Desember, progres fisik di lapangan masih berada di bawah 40 persen. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya serius terkait kesiapan rekanan, serta efektivitas pengawasan dari pemerintah daerah.Empat paket proyek yang kini disorot publik meliputi:
Jalan Blower – Salahudin (DBH Sawit), pelaksana PT Sari Bumi Prima, nilai Rp1,7 miliar
Jalan Penampaan – Blangtemung (DOKA), pelaksana PT Nusantara Utama Konstruksi, nilai Rp1,8 miliar
Jalan Telkom – Melati (DOKA), pelaksana CV Milan, nilai Rp480,4 juta
Ruas-ruas jalan tersebut bukan jalur alternatif. Di sana terdapat akses pendidikan, permukiman warga, hingga jalur distribusi hasil pertanian yang selama ini dikeluhkan rusak dan rawan kecelakaan. Namun ironisnya, proyek perbaikannya justru berjalan tertatih-tatih.Alasan keterlambatan yang dikaitkan dengan faktor cuaca dan bencana alam dinilai tidak sepenuhnya relevan. Fakta lapangan menunjukkan, mobilisasi alat berat dan tenaga kerja baru terlihat setelah pertengahan Desember 2025, atau ketika proyek mulai ramai diberitakan media.Jum'at ( 02/01/2026 )
Jika kontraktor benar-benar siap, mobilisasi seharusnya dilakukan sejak awal kontrak efektif. Syarat-syarat umum kontrak secara tegas mengatur, penyedia wajib memulai pekerjaan maksimal 14 hari setelah kontrak ditandatangani. Bila terjadi deviasi progres lebih dari 10 persen, Show Cause Meeting (SCM) wajib dilaksanakan.Namun hingga proyek dikebut di ujung tahun, belum ada penjelasan terbuka apakah SCM pernah digelar, apakah ada sanksi administratif, atau apakah keterlambatan ini dibiarkan begitu saja.
Sumber teknis menyebutkan, dengan volume rehabilitasi yang relatif standar, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan apabila dikerjakan secara konsisten sejak awal. Fakta bahwa pekerjaan baru dipacu menjelang akhir tahun justru menguatkan dugaan lemahnya perencanaan dan pengendalian proyek.Percepatan pekerjaan di akhir tahun anggaran kerap berisiko pada kualitas. Prinsip akuntabilitas dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, UU Jasa Konstruksi, serta regulasi teknis PUPR, berpotensi terabaikan ketika proyek dipaksakan selesai dalam waktu singkat.
Selain mutu, aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi bukan sekadar persyaratan administratif. Ketika pekerjaan dipadatkan tanpa perencanaan matang, risiko kecelakaan kerja dan keselamatan pengguna jalan meningkat.Persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada rekanan. Pokja Pemilihan, Dinas PUPR, hingga Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan proses tender, kesiapan penyedia, dan pengawasan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
Pertanyaan publik pun muncul secara wajar.Mengapa kontrak ditandatangani Oktober, sementara pekerjaan baru berjalan serius di akhir Desember?
Apakah dokumen penawaran benar-benar mencerminkan kesiapan rekanan?
Di mana pengawasan sejak awal pelaksanaan?
Perlu diingat, proyek jalan bukan sekadar urusan serapan anggaran. Jalan yang dibangun tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi masalah jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Dir
