Kondisi jembatan tersebut dinilai kian memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Jembatan Tanpa Bulu merupakan infrastruktur vital yang menopang mobilitas warga, mulai dari aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan sosial. Penurunan kualitas fisik jembatan dikhawatirkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Menurut KPK Tipikor, apabila tidak segera dilakukan penanganan, kerusakan jembatan berisiko semakin meluas dan berdampak langsung pada terganggunya aktivitas masyarakat di wilayah sekitar. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan publik.
Hj. A. Aisyah menegaskan pentingnya pengecekan teknis secara menyeluruh, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pemeliharaan jembatan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur publik dibangun dan dirawat sesuai dengan standar keselamatan serta ketentuan pengelolaan anggaran.
“Kami meminta pemerintah tidak menunda penanganan Jembatan Tanpa Bulu. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kepentingan publik yang luas, sehingga harus menjadi prioritas,” ujar Hj. A. Aisyah.
Selain penanganan fisik, KPK Tipikor juga mendorong adanya keterbukaan informasi terkait anggaran pembangunan maupun pemeliharaan jembatan. Transparansi dinilai krusial untuk mencegah kelalaian serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah setempat belum memberikan keterangan resmi mengenai rencana perbaikan atau langkah tindak lanjut. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar Jembatan Tanpa Bulu kembali aman dan layak digunakan.
Reporter:Rd
