Jakarta, detiksatucom || Mendagri Apresiasi KKP tugaskan taruna bantu daerah terdampak bencana di Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Sebanyak 1.142 taruna dijadwalkan diberangkatkan secara bertahap dalam beberapa kloter ke daerah-daerah terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
Dalam sambutannya, Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra sejak akhir November 2025 telah menimbulkan dampak yang signifikan. Tiga provinsi terdampak paling parah yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bencana ini berdampak luas, tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, sekolah, hingga sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Mendagri.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Satgas, total terdapat 52 kabupaten/kota terdampak, terdiri dari 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, beberapa daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya berada pada tahap pemulihan, sementara sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan intensif secara gotong royong.
“Dalam catatan kami, ada daerah yang sudah pulih, ada yang setengah pulih, dan ada pula yang masih memerlukan perhatian khusus. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” jelasnya.
Mendagri mencontohkan, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama pascabencana adalah endapan lumpur tebal yang menutup permukiman warga, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara itu, di wilayah pegunungan, tantangan terbesar berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan sehingga menghambat distribusi logistik dan mobilitas warga.
Menurutnya, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan area padat penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan tambahan sumber daya manusia yang kuat secara fisik dan mampu bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu menambah pasukan ke sana. TNI dan Polri sudah menambah pasukan, tetapi kita ingin lebih cepat. Kalau ingin cepat, salah satu cara paling efektif adalah melibatkan sekolah kedinasan, karena berada di bawah kendali pemerintah,” tegas Mendagri.
Ia menambahkan, sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja untuk membantu proses pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menurunkan sekitar 500 personel untuk membantu pendataan dan pemulihan pascabencana. Dalam konteks tersebut, keterlibatan KKP dengan mengerahkan 1.142 taruna dinilai sebagai dukungan yang sangat signifikan.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri KKP dan Bapak Wakil Menteri. Bantuan ini sangat berguna dan berarti bagi percepatan pemulihan di lapangan,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong para taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan penugasan ini sebagai sarana pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai, banyak sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana, seperti tambak, kawasan pesisir, nelayan, serta alur sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sedimentasi.
“Ini adalah praktik langsung yang betul-betul riil, bukan sekadar teori. Ilmu yang adik-adik pelajari bisa langsung diterapkan untuk membantu masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan,” katanya.
Mendagri berharap sinergi lintas kementerian/lembaga ini dapat terus diperkuat sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dengan kerja sama yang solid dan semangat gotong royong, ia optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Red-Ervinna
