Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, namun panggung politiknya menghadirkan paradoks: figur yang tidak menonjolkan agama dipuji sebagai pemimpin ideal, sementara tokoh yang memiliki basis religius kuat justru dipandang sebagai ancaman demokrasi.
Fenomena ini bukan sekadar anggapan emosional umat, melainkan memiliki fondasi akademik dan kajian keilmuan dari berbagai pengamat Islam, pakar politik, dan sosiolog Muslim di Indonesia.
Pakar pendidikan, Dr. Adian Husaini, dalam bukunya “Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045” menyebut bahwa salah satu strategi global terhadap dunia Islam adalah pembatasan agama pada ruang privat.
“Umat dipersilakan beragama, tetapi tidak boleh menjadikan agamanya sebagai dasar bernegara. Inilah sekularisasi politik yang dibungkus dengan istilah moderasi,“ terangnya.
Pakar politik Prof. Din Syamsuddin, menyoroti fenomena “intoleransi terhadap mayoritas” di negeri ini. Dalam Seminar Kebangsaan PP Muhammadiyah, 2018, ia menegaskan,“Ketika umat Islam menuntut representasi politiknya, disebut radikal. Tetapi ketika didesak untuk diam, itu disebut demokrasi. Ini standar ganda yang berbahaya.”
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pakar politik, Prof Amien Rais pernah memperkenalkan konsep “High Politics” yang menekankan bahwa politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga implementasi nilai etika dan moral keagamaan yang luas. Dalam pandangan ini, pemimpin yang ideal adalah figur yang dapat menerjemahkan prinsip tauhid dan keadilan sosial ke dalam tindakan politik yang konkret, bukan hanya mengamalkan agama secara privat.
Amien juga menegaskan bahwa pengajian dan aktivitas keagamaan boleh memuat unsur politik sebagai bentuk ekspresi hak politik umat. Ia pernah menyatakan bahwa pengajian yang “disisipi politik” merupakan bagian dari upaya umat untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selama bersifat etis dan bertanggung jawab.
Di tingkat wacana internasional, Prof. John L. Esposito dari Georgetown University dalam “The Future of Islam”, menjelaskan bahwa dunia Barat memiliki preferensi terhadap negara-negara Muslim yang tidak menjadikan agama sebagai dasar kebijakan politik. “Negara-negara demokrasi Barat lebih nyaman bekerja dengan pemerintahan Muslim yang mengadopsi paradigma sekular pragmatis di ranah kekuasaan,” terangnya.
Peran Survei dan Media dalam Pembentukan Persepsi
Calon-calon pemimpin di negeri ini yang tidak peduli agama (sekuler), selain didukung para konglomerat hitam, biasanya didukung juga banyak lembaga survei. Mereka mampu membayar lembaga survei agar elektabilitas mereka terus mentereng di media massa.
Survei politik yang marak menjelang pemilu juga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pemilih. Pengamat politik Hendri Teja dalam bukunya “Industri Survei dan Demokrasi Semu” (2020) menyebut fenomena “survei performatif”, yakni survei yang bukan hanya mengukur, tetapi juga mengarahkan opini publik.
“Survei tidak selalu memotret kenyataan, melainkan bisa menciptakan kenyataan. Kandidat religius yang distigmatisasi sebagai ancaman dapat kehilangan legitimasi secara sistematis,“ kata Hendri Teja.
Tokoh seperti Anies Baswedan misalnya, dinilai memiliki modal sosial berbasis identitas yang kuat. Namun, meskipun ia supercerdas dan mempunyai kemampuan untuk memimpin negeri ini dengan baik, tapi ia dipojokkan masuk dalam kelompok fundament
Dalam ilmu politik, ada fenomena yang disebut bandwagon effect, yaitu kecenderungan publik untuk mendukung calon yang terlihat populer atau unggul dalam survei. Ketika lembaga survei mempublikasikan hasil yang menunjukkan satu nama unggul, maka orang lain cenderung “ikut arus”, berpikir “kalau banyak yang memilih dia, mungkin saya juga harus mempertimbangkannya”. Ini bukan sekadar teori; survei yang berulang dan konsisten dapat menunjukkan tren yang semakin menguat, yang kemudian mempercepat akumulasi suara bagi kandidat tertentu.
Contoh konkret dari tren ini ialah survei yang menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap pasangan tertentu menjelang pemilu, seperti tren elektabilitas Prabowo–Gibran pada pilpres 2024 yang meningkat tajam dalam survei beberapa lembaga seperti LSI atau Poltracking — tren yang kemudian dipublikasikan luas dan berefek pada persepsi momentum kemenangan bagi kubu mereka.
Cara media massa menyajikan hasil survei juga berperan penting. Media sering memuat hasil survei sebagai headline atau grafik besar yang menunjukkan siapa “paling tinggi”. Format penyajian seperti ini — angka besar, tren naik atau turun, dan peringkat — mudah ditangkap publik meskipun mereka tidak memahami detail metodologi survei.
Misalnya, ketika sebuah survei Indikator Politik menanyakan “siapa yang paling didukung Presiden Jokowi di antara nama-nama capres”, hasilnya adalah 61,2% responden percaya Jokowi mendukung Prabowo (2024). Angka besar semacam ini, sekalipun hanya soal persepsi dukungan, langsung dipublikasikan luas dan memengaruhi pembaca untuk menilai bahwa Prabowo punya endorsement kuat dari Jokowi — meskipun detail sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan dukungan itu bisa jauh lebih kompleks.
Partai politik dan tim kampanye memperhatikan survei bukan hanya untuk publik, tetapi sebagai indikator strategi internal. Elektabilitas yang tinggi di survei bisa memicu dukungan koalisi, investasi kampanye, dan endorsement dari tokoh besar. Ini kemudian memperkuat posisi kandidat dalam game politik. Misalnya, skor elektabilitas yang tinggi untuk Jokowi dalam survei 2018/2019 oleh berbagai lembaga seperti LSI, Indo Barometer, Kompas dan lainnya membuat koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin semakin solid dan mengoptimalkan sumber daya mereka berdasarkan momentum tersebut.
Survei juga berperan dalam produksi konten media sosial. Angka-angka survei yang positif sering diolah menjadi meme, infografik, dan viral konten yang tersebar luas. Ini memperkuat narasi elektabilitas secara visual dan emosional. Pendukung calon yang unggul kemudian mengamplifikasi angka tersebut, sementara rival sering memobilisasi kritik terhadap metodologi survei.
Contoh nyata adalah ketika angka survei menunjukkan tren kenaikan elektabilitas Prabowo di pilpres 2024, yang kemudian menjadi konten viral di sejumlah platform dan memperkuat persepsi bahwa ia adalah “favorit publik”.
Meski dianggap penting, survei juga menghadapi kritik. Sebagai instrumen kuantitatif, survei dapat terbatas oleh teknik sampling, framing pertanyaan, waktu pengambilan data, atau bahkan bias sponsor survei. Kritik populer di media sosial menyatakan bahwa beberapa survei memberi hasil tidak akurat atau dimanfaatkan untuk mengunci opini publik, bukan sekadar mengukur opini.
Dalam kasus Pilpres 2019, sejumlah lembaga survei memang memprediksi pemenang dengan cukup dekat terhadap hasil akhir. Namun prediksi ini cenderung mengikuti tren yang sudah terjadi — bukan semata pembentuk tren itu sendiri. Ada pula kasus di mana suara yang belum menentukan pilihan (undecided) dalam survei pada akhirnya berpaling ke calon tertentu pada hari H.
Bagaimana strategi umat Islam?
Dalam memilih pemimpin (presiden) di Indonesia, sebenarnya tiap lima tahun hampir terjadi ijmak tokoh-tokoh Islam. Dalam pemilu 2014 dan 2019 misalnya, tokoh-tokoh Islam lebih memilih Prabowo daripada Jokowi. Dalam pemilu 2024, tokoh-tokoh Islam lebih memilih Anies Baswedan daripada Jokowi atau Ganjar Pranowo.
Tapi mengapa pilihan tokoh-tokoh Islam itu seringkali kalah dalam pemilihan presiden? Di sinilah umat Islam kalah strategi dengan umat lain. Kelompok non Islam, selain merangkul para konglomerat untuk membiayai kampanye presiden yang mencapai triliunan, mereka juga berhasil memecah belah umat Islam. Meski banyak tokoh Islam mendukung calon X, ada saja tokoh-tokoh Islam yang mendukung calon Y. Dukungan terhadap calon Y ini biasanya dibarengi dengan guyuran duit miliaran.
Sementara itu, partai-partai yang ada di tanah air cenderung pragmatis dan bergelayut mendukung calon yang didukung para konglomerat. Mereka hampir-hampir tidak punya prinsip/ideologi mendukung calon yang hebat dan dapat membuat negeri ini adil dan makmur.
Media massa mainstream juga begitu. Mereka cenderung mendukung calon yang dapat mengguyur duit ke media mereka. Jarang media massa yang mempunyai ideologi, apalagi mendukung calon yang direkomendasikan tokoh-tokoh Islam.
Pemilu presiden 2024 lalu sebenarnya fenomenal. Anies Baswedan yang didukung tokoh-tokoh Islam, meski tidak didukung para konglomerat, berhasil mendapat suara yang signifikan. Dengan dukungan dana swadaya dari masyarakat dan media sosial, Anies menjadi calon presiden yang mendapat sambutan gegap gempita tiap berkunjung ke daerah-daerah.
Tapi Anies kalah dana. Anies kalah dukungan pemerintah. Pemerintah Jokowi saat itu mendukung Prabowo habis-habisan dengan pengerahan triliunan bansos dan pengerahan aparat sipil-militer. Selain itu para konglomerat juga mendukung Prabowo habis-habisan. Tanpa bantuan pemerintah Jokowi, diduga kuat Anies akan memenangkan pilpres 2024 lalu.
Tahun 2029 nanti, gaya Prabowo memenangkan pilpres 2024 lalu tidak boleh terulang. Bansos harus diawasi ketat oleh KPK dan masyarakat agar tidak diselewengkan untuk mendukung capres tertentu. Aparat negara sipil-militer tidak boleh dikerahkan juga untuk mendukung mereka.
Di sisi lain tokoh-tokoh Islam harus bersinergi erat dengan masyarakat untuk memainkan opini, merancang strategi,dan kerjasama lembaga survei untuk mengegolkan calonnya. Bila tidak, maka yang terpilih calon yang tidak memperdulikan agama kembali.
Sebuah ironi, penduduk yang jumlah umat Islamnya terbesar di dunia dipimpin presiden yang tidak peduli agama (sekuler). Dan pemimpin yang sekuler, tidak akan membuat Indonesia hebat serta adil makmur. Wallahu azizun hakim. []
