Sebab, Pemprov Jawa Barat tidak pernah menjanjikan pencairan dana kompensasi tersebut pada tanggal tersebut.
Bahkan, Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat M Ade Afriandi mempertanyakan, dari mana dasar Bupati Bogor bisa menentukan tanggal pemberian kompensasi tersebut. Mengingat saat ini, di Pemprov Jabar masih melakukan proses administrasi.
Dikatakan Ade Afriandi, pihaknya tidak pernah menjanjikan tanggal 21 Januari 2026 mendatang dana sosial tersebut akan segera cair.
