Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Ia meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih memberikan perhatian serius dan segera mengambil langkah konkret agar target pemulihan dapat tercapai sesuai jadwal.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut membahas perkembangan sekaligus kendala pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatra.
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemulihan tata kelola pemerintahan, layanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif seluruh kementerian teknis sangat dibutuhkan.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah bisa dibantu supaya masyarakat bisa hidup kembali, terutama pasarnya, warung-warungnya, UMKM-nya. Ini perlu kerja keras bersama,” ujar Tito
Rakor yang berlangsung hampir empat jam tersebut mengulas sejumlah indikator pemulihan yang dinilai masih membutuhkan percepatan. Beberapa sektor utama yang menjadi perhatian meliputi pemulihan pemerintahan daerah, layanan kesehatan dan pendidikan, akses infrastruktur darat, serta kebangkitan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di daerah yang mengalami dampak paling parah.
Tito menegaskan, semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia optimistis, dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi nonpemerintah, proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah lembaga nonpemerintah dan organisasi kemanusiaan yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya di daerah pegunungan Aceh.
Ia menyebut beberapa lembaga seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia (PMI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Banyak sekali saya temui di gunung-gunung, di Bener Meriah, Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka tidak banyak pemberitaan, tapi kerja nyata mereka sangat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memaksimalkan upaya pembersihan kawasan terdampak serta mengurangi jumlah pengungsi dengan memberikan bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, sehingga warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Sementara itu, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah mendorong pemanfaatan hunian sementara (huntara). Selain itu, sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) agar dapat menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal sementara hingga proses pemulihan dan pembangunan hunian tetap selesai.
“Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana maupun nonbencana, termasuk PKH dan bantuan ekonomi rumah tangga serta peralatan perabotan. Kalau ini dibantu, proses pemulihan akan jauh lebih cepat selesai,” jelas Tito.
Khusus untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana membutuhkan upaya yang lebih besar. Pasalnya, masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur akibat bencana. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi alur sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan dan sungainya dikerok, penanganannya akan jauh lebih mudah. Kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, dan sekolah kedinasan, misalnya 15.000 personel saja, saya yakin dua minggu bisa selesai,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Selain itu, hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dari unsur pemerintah daerah, tampak hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Melalui rakor tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga kehidupan warga terdampak dapat segera kembali normal.
Red-Ervinna
