Melawi,Kalimantan Barat, detiksatu.com —
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti berbagai permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Temuan tersebut mencakup belanja barang dan jasa yang bermasalah, belanja hibah dan bantuan keuangan yang tidak tertib, hingga kelemahan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi.
Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran gaji dan honorarium, kekurangan volume pekerjaan, serta belanja bahan bakar minyak (BBM) dan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, penatausahaan aset dan piutang daerah dinilai tidak memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian keuangan daerah.
BPK juga menilai bahwa pola defisit anggaran yang terjadi secara berulang sejak tahun 2018 hingga 2024 tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan teknis semata.
Defisit yang berulang tersebut diduga berkaitan dengan perencanaan pendapatan yang tidak realistis, belanja daerah yang tidak terkendali, serta adanya pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan keuangan.
Lebih lanjut, BPK menegaskan bahwa apabila kondisi tersebut terjadi akibat keputusan atau tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, maka situasi ini berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Tidak hanya itu, apabila dalam praktiknya terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.
Kaperwil Kalbar: Adi*ztc
