Berdasarkan hasil penelusuran forum media Muncang dan keterangan sejumlah wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut intimidasi, setiap siswa penerima PIP yang seharusnya menerima Rp 900.000 hanya diberikan Rp 700.000. Artinya, terdapat pemotongan sebesar Rp 200.000 per siswa.
Praktik ini disebut bukan terjadi pada satu atau dua siswa, melainkan hampir seluruh penerima PIP di yayasan tersebut. Jika jumlah penerima mencapai puluhan orang, total dana bantuan negara yang diduga diselewengkan bisa mencapai jutaan rupiah.
“Bukan satu anak saja, hampir semua dipotong. Kami terpaksa diam karena anak kami masih sekolah di sana,” ujar salah satu wali murid dengan nada cemas.
Saat dikonfirmasi, Kepala Yayasan Al Kautsar tidak membantah adanya pemotongan dana. Namun, ia berdalih bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya operasional (OP) dengan alasan pencairan dilakukan di Rangkasbitung.
Dalih tersebut dinilai sebagai pembenaran yang menyesatkan dan bertentangan langsung dengan aturan negara. Dalam seluruh petunjuk teknis (juknis) Program Indonesia Pintar, ditegaskan bahwa:
- Dana PIP wajib diterima utuh oleh siswa
- Dilarang keras dipotong dengan alasan apa pun, termasuk biaya administrasi, transportasi, operasional sekolah, hingga dalih “uang terima kasih”.
Praktik ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kesalahan administratif. Ini masuk kategori dugaan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi pidana korupsi bantuan sosial. Secara hukum, pihak yang terlibat dapat dijerat dengan:
- Pasal 423 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan
- Pasal 2 dan 3 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Ancaman hukumannya tidak main-main: pidana penjara 4 hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar.
Dana PIP bersumber dari APBN, uang rakyat, yang ditujukan khusus untuk membantu anak-anak miskin agar tetap bisa sekolah. Setiap rupiah yang dipotong berarti negara dirugikan, hak anak dirampas, dan masa depan pendidikan dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum.
Forum media Muncang menilai kasus ini sebagai kejahatan moral paling biadab dalam dunia pendidikan. “Ini bukan sekadar Rp 200 ribu. Ini soal mental pengelola pendidikan yang tega memakan hak anak miskin. Ini tindakan tidak berperikemanusiaan,” tegasnya.
Forum media Muncang mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Inspektorat Daerah, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan dengan melakukan:
- Audit menyeluruh dana PIP di Yayasan Al Kautsar
- Pemanggilan dan pemeriksaan pihak yayasan
- Pembukaan data penerima PIP secara transparan
Jika dugaan ini terbukti, maka:
- Dana wajib dikembalikan 100% kepada seluruh siswa
- Kepala yayasan harus dicopot
- Proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi
Hingga berita ini diterbitkan, Yayasan Al Kautsar belum mampu menunjukkan dasar hukum tertulis yang membenarkan pemotongan dana PIP tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penjarahan bantuan pendidikan di Kabupaten Lebak, yang hingga kini kerap mandek dan tak tersentuh hukum.(Jul)
