Majene-detiksatu.com -- Harapan Irda, warga Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah hingga kini belum terwujud.
Padahal, ia telah didata sebagai calon penerima bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial Kabupaten Majene sejak satu tahun silam.Irda tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan.
Sejumlah bagian bangunan, termasuk atap dan dinding, sudah lapuk dan rawan roboh. Saat musim hujan, air kerap masuk ke dalam rumah, sementara saat angin kencang, Irda dan keluarganya diliputi rasa cemas.
“Saya sudah didata dari tahun lalu. Petugas datang, foto rumah, dan catat data saya. Katanya akan dibantu rehab rumah, tapi sampai sekarang belum ada kabar,” ujar Irda saat ditemui,minggu 9 januari 2026
Menurut Irda, sejak pendataan dilakukan, tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait. Ia mengaku beberapa kali menanyakan perkembangan bantuan tersebut, namun belum memperoleh kepastian kapan bantuan bedah rumah akan direalisasikan.Kondisi ini menimbulkan kekecewaan, sekaligus tanda tanya di kalangan warga.
Pasalnya, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Sejumlah warga Pamboborang menyebutkan bahwa Irda memang layak menjadi penerima bantuan. Selain kondisi rumah yang rusak, keterbatasan ekonomi membuat Irda tidak mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri.
“Kami berharap pemerintah daerah betul-betul memperhatikan warga seperti Ibu Irda. Data sudah ada, tinggal realisasi. Jangan sampai warga hanya diberi harapan,” kata seorang warga setempat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Majene terkait keterlambatan realisasi bantuan bedah rumah tersebut. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang dan memberikan kejelasan agar bantuan yang dijanjikan tidak berhenti sebatas pendataan.
Kasus yang dialami Irda mencerminkan persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial, yakni ketimpangan antara pendataan dan realisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan transparansi, program bantuan berisiko kehilangan makna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Irda pun hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan.
“Saya tidak minta macam-macam. Saya hanya ingin rumah yang layak dan aman untuk ditempati,” ujarnya pelan.
Liputan:Rd
