Jakarta, detiksatu.com || Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2/2026) sore.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya merespons evaluasi MSCI terkait transparansi data investor dan ketentuan free float emiten, di tengah dinamika pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mengalami tekanan signifikan.
Direktur Pengembangan Bisnis BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pertemuan dengan MSCI akan dilakukan secara virtual dan dihadiri perwakilan BEI serta OJK. Sejumlah permintaan MSCI akan dibahas, terutama menyangkut keterbukaan data investor dan rencana kenaikan ambang batas free float.
“Seluruh data yang diminta MSCI akan kami jadikan data publik dan bisa diakses melalui website Bursa Efek Indonesia,” ujar Jeffrey di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, transparansi data kepemilikan investor, khususnya pemegang saham di bawah 5%, ditargetkan mulai diterapkan pada Februari 2026.
Sementara itu, rencana kenaikan ambang batas free float dari 7,5% menjadi 15% akan memasuki tahap penyusunan dan perubahan aturan pencatatan pada bulan yang sama.
“Proses rule making untuk perubahan ketentuan free float akan dimulai Februari ini. Kami berharap seluruh proses bisa rampung sebelum Mei 2026, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan MSCI,” kata Jeffrey.
Di tengah agenda tersebut, dinamika internal otoritas pasar keuangan juga menjadi perhatian pelaku pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam Rapat Dewan Komisioner yang digelar Sabtu (31/1/2026).
Friderica yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, menegaskan tidak ada kekosongan kepemimpinan di tubuh OJK.
Ia menyatakan akan mengemban tiga jabatan sekaligus, termasuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.
Hal serupa juga berlaku bagi Hasan Fawzi, yang selain menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Penggantian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
Menanggapi kekhawatiran pasar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
“Secara fundamental ekonomi Indonesia bagus. Keuntungan perusahaan-perusahaan tercatat juga harusnya naik. Jadi tidak perlu khawatir,” ujar Purbaya, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi agar mendekati level 6%, yang diharapkan berdampak positif terhadap kinerja emiten. Purbaya juga menepis kekhawatiran terkait pengunduran diri sejumlah pimpinan lembaga pasar keuangan.
“Sistemnya sudah berjalan dengan baik dan memiliki mekanisme otomatis. Jadi tidak akan ada gangguan di bursa,” tegasnya.
Sebagai catatan, IHSG pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu berada di level 8.329,60, setelah sempat tertekan pasca pengumuman penyesuaian aturan free float oleh MSCI. Dalam dua hari sebelumnya, perdagangan bahkan sempat mengalami trading halt akibat penurunan tajam indeks.
Pertemuan BEI dan OJK dengan MSCI diharapkan dapat memberikan kepastian arah kebijakan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan tata kelola pasar modal Indonesia ke depan.
(IRA)
