Jakarta, detiksatu.com || Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Ia bahkan menyatakan, apabila Kopdes Merah Putih telah berjalan optimal, maka penyebaran bisnis minimarket seperti Alfamart dan Indomaret seharusnya dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025 lalu. Dalam forum resmi tersebut, Yandri secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap penguatan ekonomi desa berbasis koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes).
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri di hadapan anggota dewan.
Pemerintah Diminta Tegas Berpihak ke Desa
Yandri menekankan bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak secara nyata kepada masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan jaringan minimarket modern yang telah menjamur hingga ke pelosok desa berpotensi menggerus peluang usaha masyarakat setempat.
Ia menilai ekspansi masif minimarket selama ini telah menciptakan ketimpangan yang tidak seimbang apabila harus berhadapan langsung dengan koperasi desa yang baru dirintis.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tegasnya.
Yandri menyebutkan, jumlah gerai minimarket modern telah mencapai lebih dari 20.000 unit di seluruh Indonesia. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan betapa dominannya jaringan ritel besar dalam menguasai pasar, termasuk di wilayah pedesaan.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.
Dukungan Komisi V DPR
Pernyataan Yandri mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi desa melalui Kopdes maupun BUMDes.
Lasarus menegaskan bahwa dominasi ekonomi di desa seharusnya berada di tangan masyarakat desa sendiri, bukan dikuasai oleh jaringan usaha besar dari luar.
“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” kata Lasarus.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Tantangan dan Roadmap Penghentian Dominasi Minimarket
Meski mendukung penuh gagasan tersebut, Lasarus mengingatkan bahwa langkah untuk menghentikan dominasi minimarket tidaklah mudah. Ia meminta Yandri menyiapkan roadmap atau peta jalan yang jelas terkait mekanisme pembatasan ekspansi ritel modern di desa.
“Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini,” ucapnya.
Lasarus juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan respons dari kalangan pelaku usaha besar. Ia meyakini tantangan politik dan ekonomi yang akan dihadapi tidak ringan.
“Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar. ‘Wah ini Pak Lasarus dengan Pak Yandri ini punya kolaborasi bikin susah bisnis kita ini’. Ah sudah mulai ngobrol dia. Kita hadapi dengan baik Pak Yandri ya,” imbuh politikus PDIP tersebut.
Perlu Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Wacana pembatasan ekspansi minimarket di desa dinilai memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Selain Kementerian Desa PDT, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan regulasi perdagangan, investasi, dan persaingan usaha.
Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya penguatan Kopdes Merah Putih tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, penguatan koperasi desa diharapkan mampu menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan warga desa, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Harapan Bagi Ekonomi Kerakyatan
Gagasan Mendes Yandri menjadi sorotan karena menyentuh isu sensitif antara kepentingan ekonomi rakyat dan ekspansi korporasi besar. Namun demikian, semangat yang disuarakan adalah mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan.
Apabila Kopdes Merah Putih benar-benar mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, maka koperasi desa berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi nasional dari pinggiran.
Rapat kerja tersebut menandai babak baru diskusi tentang arah kebijakan pembangunan desa, dengan harapan desa tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam sistem ekonomi nasional.
Red-Ervinna
