Jakarta, detiksatu.com || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik Palestina dengan tetap menjaga kekompakan negara-negara Islam di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Sikap tersebut tercermin dalam pertemuan strategis yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026), yang melibatkan para mantan Menteri Luar Negeri, diplomat senior, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas eskalasi konflik Palestina serta posisi Indonesia dalam inisiatif internasional Board of Peace, yang saat ini dipandang sebagai salah satu jalur diplomasi yang masih terbuka di tengah kebuntuan berbagai mekanisme global lainnya. Dalam forum itu, Presiden Prabowo memaparkan secara terperinci arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menuntut kehati-hatian, ketegasan prinsip, dan keberanian bersikap realistis.
Menurut Presiden, Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, namun pada saat yang sama tidak boleh terjebak dalam pendekatan simbolik semata.
Setiap langkah diplomasi, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace, harus berpijak pada kepentingan nasional, prinsip kemanusiaan, serta solidaritas dunia Islam.
Board of Peace Dinilai Satu-satunya Opsi yang Tersisa
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menilai Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan yang realistis dalam menyikapi konflik Palestina. Menurut Dino, di tengah kegagalan berbagai inisiatif internasional sebelumnya, Board of Peace saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia di meja diplomasi global.
“Kesan saya adalah Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang sangat realistis. Realistis dalam arti, pada kondisi sekarang ini memang satu-satunya pilihan yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino, seperti dikutip dari laman Sekretariat Presiden RI, Kamis (5/2/2026).
Namun demikian, Dino menekankan bahwa Board of Peace tidak boleh dipahami sebagai solusi instan atas konflik berkepanjangan di Palestina. Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai sebuah eksperimen diplomatik yang sarat dengan risiko, ketidakpastian, serta tarik-menarik kepentingan kekuatan global.
“Ini bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini adalah eksperimen, dan Presiden sangat realistis melihat keterbatasan itu,” lanjutnya.
Solidaritas Negara Islam Jadi Faktor Kunci
Dino juga menyoroti perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan negara-negara Islam dalam menghadapi isu Palestina.
Menurutnya, posisi kolektif negara-negara Islam menjadi faktor krusial sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat internasional.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh penting, antara lain mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, Retno L.P. Marsudi, serta sejumlah diplomat senior lainnya. Kehadiran mereka dinilai memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi arah kebijakan luar negeri yang tengah dirumuskan pemerintah.
Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap membuka ruang evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus selalu memiliki opsi untuk menarik diri apabila inisiatif tersebut bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional.
“Yang paling saya apresiasi adalah sikap hati-hati itu. Kita masuk dengan penuh perhitungan dan tetap berpegang pada opsi untuk keluar jika bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegas Dino.
Penyelesaian Konflik Tak Selalu Harus Lewat PBB
Pandangan senada disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda. Ia menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses konsultasi yang panjang dan intensif, khususnya dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Indonesia mengikuti Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara Islam. Ada delapan negara yang terlibat, dan mereka berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam forum tersebut,” ujar Hassan.
Ia menilai keterlibatan negara-negara tersebut penting untuk memastikan bahwa agenda Board of Peace tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan kepentingan rakyat Palestina, bukan semata kepentingan politik kekuatan besar.
Hassan juga mengingatkan bahwa sejarah diplomasi internasional menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai mekanisme di luar PBB, menurutnya, telah terbukti mampu menghasilkan terobosan diplomatik.
“Kita tidak perlu bersikap apriori. Proses di luar PBB tidak otomatis negatif. Selama itu menghasilkan kemajuan nyata bagi perdamaian dan kemanusiaan, maka patut dipertimbangkan,” katanya.
Indonesia Tetap Pegang Kendali Kedaulatan
Lebih lanjut, Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan lanjutan sepenuhnya berada dalam kendali kedaulatan Indonesia.
“Kita tetap memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan keterlibatan, tergantung pada bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana ia benar-benar membantu rakyat Palestina,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menegaskan posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai negara yang aktif, realistis, dan berprinsip dalam diplomasi internasional khususnya dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan solidaritas dunia Islam.
Red-Ervinna
