Jakarta, detiksatu.com || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB dan membahas sejumlah isu strategis global, salah satunya terkait Dewan Perdamaian Dunia (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, mengonfirmasi dirinya termasuk dalam daftar undangan Presiden. Ia menyebutkan bahwa agenda utama yang diterimanya adalah diskusi mengenai peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut.
“Ya, saya juga diundang siang ini. Informasi yang sampai ke saya, salah satu agenda pertemuan adalah diskusi tentang Board of Peace,” ujar Kiai Cholil.
Selain MUI, Presiden Prabowo juga mengundang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membenarkan agenda tersebut.
“Iya benar, ada agenda pertemuan di Istana pada pukul 14.00 WIB,” katanya.
Sementara itu, dari Muhammadiyah dipastikan hadir Prof. Syafiq Mughni dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
“Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni dan saya,” ujar Abdul Mu’ti.
Indonesia Resmi Bergabung Dewan Perdamaian
Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump. Dewan tersebut diluncurkan pada sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Presiden Prabowo menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai momentum bersejarah, terutama dalam upaya menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza, Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah.
Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran aktif, baik secara diplomatik maupun kemanusiaan, dalam mendukung stabilitas dan perdamaian global.
“Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah sangat berkurang. Bantuan kemanusiaan begitu besar dan deras masuk. Saya sangat berharap Indonesia bisa ikut serta secara nyata,” katanya.
Perspektif Historis dan Mandat Internasional
Dalam diskusi yang berkembang, turut disinggung sejumlah dokumen dan perspektif historis yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya perdamaian dunia sejak era awal kemerdekaan. Beberapa pihak menyinggung Surat Keputusan tahun 1963 serta sejumlah memorandum internasional yang dikaitkan dengan mandat global Indonesia dalam struktur perdamaian dunia dan kerja sama antarnegara.
Referensi historis tersebut, termasuk perjanjian-perjanjian era Presiden Soekarno, dipandang sebagai landasan moral dan ideologis bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab aktif dalam mewujudkan perdamaian lintas kawasan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan kelanjutan dari visi besar para pendiri bangsa.
“Ini adalah bagian dari kesinambungan sejarah dan tanggung jawab Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia,” ujarnya.
Negara-Negara Anggota Dewan Perdamaian
Selain Indonesia, sejumlah negara lain telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian Dunia.
Negara-negara tersebut antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), dan Uzbekistan.
Prabowo menyatakan bahwa negara-negara yang bergabung memiliki kesamaan visi untuk membantu rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog internasional.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh ormas Islam ini diharapkan menghasilkan pandangan strategis dan dukungan moral dari elemen keagamaan Indonesia dalam menyikapi dinamika geopolitik global, khususnya terkait isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Red-Ervinna
