Gayo Lues.detiksatu.com || Kali ini bukan sekadar bau tak sedap. Ini sudah seperti bangkai anggaran yang membusuk di tengah gedung wakil rakyat. DPRK Gayo Lues disayat oleh temuan yang telanjang.dugaan permainan uang rakyat yang tak lagi bisa ditutup-tutupi.Yang lebih memuakkan, praktik ini diduga berlangsung rapi,di balik dokumen, di balik tanda tangan, di balik jabatan.
Data tak bisa dibantah. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Gayo Lues jelas masuk kategori rendah. Tapi yang terjadi?. DPRK tetap memaksa memakai kategori sedang.Ini bukan keliru. Ini bukan salah hitung.Ini cara halus menggelembungkan uang.Akibatnya.TKI: kelebihan Rp758 juta.Reses: kelebihan Rp114 juta.Dana operasional pimpinan: kelebihan Rp84 juta.Total hampir Rp1 miliar.Uang itu bukan milik pribadi. Itu uang rakyat. Tapi diduga diperlakukan seperti rekening sendiri.Rabu ( 18/03/2026 )
Lebih parah lagi, muncul praktik yang bikin publik geleng kepala.Perjalanan dinas dicairkan, tapi orangnya.Tidak berangkat.Tidak tahu.Tidak menerima uang.Namun SPJ tetap mulus.
Seolah semua berjalan.Ini bukan sekadar manipulasi.Ini dugaan pemalsuan yang sistematis.Daerah tujuan pun bukan main. Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Toba, Karo, Banda Aceh.Semua ada di atas kertas.
Tapi di lapangan? Nol besar.
Skema lain tak kalah maen.Dana makan minum miliaran rupiah.Ditransfer ke katering.Ditarik tunai.Dipotong fee.Sisanya kembali ke internal.Ini bukan belanja.Ini sirkulasi uang gaya lama.
Selisih yang tak bisa dipertanggungjawabkan Rp201 juta lebih.Tunjangan dan DO: Rp956 juta.Perjalanan dinas fiktif: Rp30 juta.Belanja konsumsi bermasalah: Rp201 juta.Total: tembus Rp1,18 miliarAngka ini bukan sekadar statistik.Ini adalah keringat rakyat yang diduga dipermainkan.
Kalau melihat fakta ini dan masih diam, maka publik berhak bertanya.Hukum masih hidup, atau sudah ikut mati?.Indikasinya jelas.Penyalahgunaan jabatan.Dugaan rekayasa dokumen.Potensi korupsi berjamaah.APH di Gayo Lues, Aceh, hingga pusat harus bergerak.Bukan sekadar memanggil.Bukan sekadar klarifikasi.Tapi usut sampai ke akar.
Karena jika hanya berhenti di pengembalian uang, maka pesan yang muncul sederhana.Rampok dulu, kalau ketahuan baru kembalikan.Ini Bukan Sekadar Skandal, Ini Pengkhianatan.DPRK adalah suara rakyat.
Tapi jika suara itu berubah jadi alat untuk menguras anggaran, maka yang terjadi bukan lagi pelanggaran.Ini adalah pengkhianatan terang-terangan.Dan satu hal yang harus diingat oleh siapa pun yang merasa aman di balik jabatan.Rakyat mungkin belum bergerak… tapi ketika bergerak, tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Reporter : Dir
