Nduga, detiksatu.com || Kepala Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Erianus Kogeya, bersama timnya menggelar pertemuan dengan pihak yang melakukan pemalangan di Gereja Horeb Elagaima, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan negosiasi serta meminta penjelasan terkait alasan penutupan gereja.
Erianus Kogeya mengatakan pihaknya datang untuk berdiskusi dan mendengarkan langsung alasan pemalangan gereja yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi Nduga.
“Kami datang untuk mendengarkan langsung alasan penutupan gereja. Mungkin ada kesalahan dari pengungsi Nduga atau ada dorongan dari pihak lain untuk mengusir mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah distrik ingin mencari solusi terbaik agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Jika ada persoalan lain yang menjadi alasan penutupan gereja, sampaikan secara terbuka supaya kami bisa mencari jalan keluar. Jangan sampai masalah ini meluas,” katanya.
Sementara itu, tokoh intelektual Aipan Kossay yang turut melakukan pemalangan gereja menyampaikan bahwa warga Distrik Hubikosi mendesak Pemerintah Kabupaten Nduga bersama tokoh gereja segera mengurus keberadaan pengungsi Nduga yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak 2018.
Menurutnya, selama bertahun-tahun para pengungsi tinggal tanpa pengawasan dan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak gereja. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat lokal.
Warga setempat juga menyampaikan keberatan atas keberadaan pengungsi karena adanya perbedaan budaya antara masyarakat Nduga dan masyarakat Jayawijaya (Hubula), yang dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial.
Aipan juga mengatakan aksi pemalangan gereja di wilayah tersebut bahwa pihak yang pertama kali membawa pengungsi Nduga ke Distrik Hubikosi harus datang dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status serta keberadaan para pengungsi.
“Keberadaan pengungsi ini dianggap ilegal oleh masyarakat karena tidak ada penjelasan resmi,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nduga, koordinator gereja Nduga, Ketua Koordinator Jayawijaya, serta ketua Klasis segera turun tangan untuk memberikan klarifikasi sekaligus mencarikan lokasi penampungan baru bagi para pengungsi.
Aipan juga menyoroti bahwa Pemerintah Kabupaten Nduga belum pernah melakukan kunjungan langsung ke lokasi, padahal jumlah pengungsi di wilayah tersebut disebut lebih besar dibandingkan tempat lain.
“Kami meminta Pemda Nduga dan pimpinan Gereja datang dan membuat suatu perjanjian yang berisi jaminan bagi kedua pihak, baik warga setempat maupun warga pengungsi,” katanya.
Ia menegaskan jaminan tersebut harus mencakup kepastian relokasi agar tidak lagi menimbulkan gesekan sosial antara pengungsi dan warga lokal.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Nduga, Ketua Klasis, serta koordinator gereja dari Nduga maupun Jayawijaya segera mengambil langkah konkret untuk menjelaskan status pengungsi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Reporter inggi Kogoya
